• KABAR
  • Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Multidoor

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Multidoor

Antusiasme peserta pada Lokakarya dan Pelatihan (lokalatih) Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Multidoor di Jakarta, 14-18 Maret 2016. Lokalatih ini yang diselenggarakan oleh lintas institusi ini didukung oleh Proyek REDD+ Partnership Indonesia bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sama mengenai kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam hal yang terkait dengan penegakan hukum dalam penanganan kasus kebakaran lahan dan hutan. (Foto : Khairullah). 

JAKARTA - “Kawasan hutan kita dari waktu ke waktu mengalami ancaman yang sangat serius karena adanya aktifitas-aktifitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Apabila ancaman ini tidak segera kita atasi maka akan berdampak kepada lingkungan, ekonomi dan kesehatan manusia,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM.

Pernyataan itu disampaikan Rasio dalam sambutan pembukaan Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Multidoor, di Hotel Akmani Jakarta, 14-18 Maret 2016. Peserta lokalatih ini sebanyak 40 peserta yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung/Hakim, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan lokalatih tahap awal ini peserta kegiatan dikhususkan dari wilayah Provinsi Riau. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian Negara RI serta didukung melalui Program REDD+ Partnership.

Lokalatih ini bertujuan agar seluruh peserta memperoleh pemahaman yang sama mengenai kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Lebih khususnya terkait masalah penegakan hukum dan peran penegak hukum dalam penanganan kasus kebakaran lahan dan atau hutan, pertanggungjawaban korporasi, proses perizinan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta rangkaian proses penyidikan/pembuatan BAP, dakwaan, tuntutan, putusan, dan eksekusi. Kegiatan serupa sudah direncanakan akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah hingga Juni 2016 mendatang dengan unsur peserta yang sama.

Lebih lanjut Rasio mengatakan, Kementerian LHK telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Upaya tersebut, antara lain, melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, patroli kawasan, pengawasan pemegang izin dan mobilisasi manggala agni untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

“Upaya meningkatkan efek jera untuk mengurangi intensitas dan area kebakaran, termasuk (diantaranya) mengubah perilaku masyarakat, perusahaan dan pihak-pihak lain, maka kita mendorong penegakan hukum dengan pendekatan multidoor,” ungkap Dirjen Penegakan Hukum KLHK dalam sambutan pembukaan. “Apabila kita bisa menangani kebakaran hutan dan lahan secara bersama-sama dengan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, kami meyakini dapat dicapai hal itu secara efektif,” kata Rasio lebih lanjut.

Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan keynote speech oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Ketua Pokja Lingkungan Hidup Nasional Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Prof. Takdir mengatakan, setiap bangsa terus ingin meningkatkan kesejahteraannya dengan melaksanakan pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup ternyata menimbulkan masalah-masalah sehingga mengurangi nilai penting pembangunan ekonomi.

"Membangun itu juga harus memperhatikan segi-segi lingkungan hidup, tidak hanya mengizinkan penambahan industri, tidak sekadar mengizinkan tumbuhnya perusahaan perkebunan, pertambangan yang memberikan pajak negara dan kesempatan kerja, namun juga menimbulkan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan," ungkap Prof. Takdir.

Ditambahkannya, kesadaran akan hal tersebut sudah diwujudkan secara konkrit baik di tingkat eksekutif yang dipimpin oleh Presiden maupun DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Prof. Takdir mengharapkan, kegiatan lokalatih akan melahirkan terobosan dalam penegakan hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Diharapkan pendekatan multidoor yang dikembangkan dapat membawa aspek pertimbangan lingkungan hidup dalam upaya penegakan hukum sehingga upaya penindakan tindak pidana lingkungan akan lebih komprehensif pada tahun 2016 ini.

Selama lima hari kegiatan, peserta lokalatih ini dibekali dan diberikan berbagai materi teori dan praktik yang mendukung penegakan hukum pidana lingkungan dengan pendekatan multidoor. Selain itu, peserta diajak melakukan simulasi bedah kasus pidana lingkungan yang terkait korporasi. Para narasumber yang menyampaikan materi berasal dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian LHK, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dan akademisi.

Penulis: Khairullah.

Editor: Rina.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016