• KABAR
  • Perhutanan Sosial untuk Berkontribusi dalam Pencapaian Target 12,7 Juta Hektar

Perhutanan Sosial untuk Berkontribusi dalam Pencapaian Target 12,7 Juta Hektar

Kegiatan Perhutanan Sosial dilaksanakan di bawah koordinasi Direktorat Perutanan Sosial pada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).

Beberapa capaian kegiatan yang dapat dilaporkan adalah :

  1. Memfasilitasi penyiapan mekanisme Perizinan Perhutanan Sosial dengan Sistem Online. Saat ini sistem perizinan online PIAPS (Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial) telah diujicobakan pada beberapa proses penyiapan perijinan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat serta diujicobakan secara internal di Direktorat Perhutanan Sosial KLHK.
  2. Fasilitasi dan terlibat di dalam penyusunan Peta PIAPS. Draft peta PIAPS telah disiapkan dan menunggu persetujuan Menteri LHK melalui penerbitan 3 Peraturan Menteri KLHK terkait.
  3. Komunikasi, klarifikasi dan finalisasi Peta PIAPS di Sumatera Barat. Peta PIAPS Sumatera Barat yang sudah dikonsultasikan dengan para pihak di berbagai level guna menjadi model nasional dalam penerapan skema perhutanan sosial nasional.
  4. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsolidasi Multipihak (Direktorat PPS, Direktorat BUPS dan Direktorat Kemitraan Lingkungan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, UPT Kementerian LHK, Dinas yang membidangi Kehutanan se-Sumatera Barat, Kelompok Pengelola Perhutanan Sosial Sumatera Barat, dan LSM-LSM pendamping terkait). Rangkaian pertemuan tersebut menghasilkan rencana kerja dan aksi bersama untuk mendorong tercapainya target areal perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat seluas 500.000 hektar.
  5. Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan pada Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas yang membidangi Kehutanan se-Sumatera Barat, UPT KLHK, KPH dan LSM Pendamping terkait dengan perpetaan dan PIAPS. Rangkaian proses tersebut menghasilkan tenaga-tenaga teknis perpetaan di tiap kabupaten untuk proses finalisasi peta PIAPS di Sumatera Barat serta perluasan areal perhutanan sosial di Sumatera Barat untuk pencapaian target 500.000 hektar.
  6. Bersama dengan Pusat Penyuluhan pada Direktorat Jenderal BP2SDM Kementerian LHK, Dinas Kehutanan dan Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan serangkaian lokakarya untuk peningkatan kapasitas penyuluh Kehutanan se-Sumatera Barat terkait dengan Perhutanan Sosial. Rangkaian lokakarya tersebut berhasil menghasilkan pemahaman bagiĀ para penyuluh lapangan terkait dengan Perhutanan Sosial dan aksi bersama untuk mendorong tercapainya target 500.000 hektarĀ areal Perhutanan Sosial di Sumatera Barat.
  7. Bersama dengan Direktorat Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Kehutanan Kabupaten, telah dilakukan fasilitasi penguatan kelompok pengelola Perhutanan Sosial terkait Kemitraan Lingkungan. Saat ini sedang berjalan proses negosiasi antara kelompok HKM (Hutan Kemasyarakatan) di Kabupaten Pasaman Barat dengan 11 perusahaan sawit dan PDAM, dan Masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh dengan PT Angkasa Pura II BIM. Dari proses tersebut telah dihasilkan kesepakatan awal antara HKM Nagari Sungai Buluh dan PT Angkasa Pura II BIM untuk dukungan skema CSR Lingkungan.
  8. Sosialisasi skema Perhutanan Sosial di tingkat kabupaten dan desa/tapak. Dari serangkaian kegiatan sosialisasi tersebut telah terbuka kesepakatan untuk wilayah baru di Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Sawahlunto
share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016