Reformasi Hukum

Memfasilitasi proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terpadu bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal Penegakan Hukum, KLHK. Penyusunan rancangan Perpres ini melibatkan 2 tenaga ahli dari Universitas Parahyangan Bandung. Draft Perpres saat ini dalam proses finalisasi agar segera mendapatkan persetujuan Menteri LHK. Sebelum mendapatkan persetujuan menteri, draft ini perlu didiskusikan dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung untuk mendapatkan kesepakatan. Setelah tercapai kesepakatan, maka proses selanjutnya adalah proses pengesahan melalui Sekretariat Negara guna menyesuaikan dengan template peraturan dan proses lanjutan agar mendapatkan pengesahan dari Presiden RI.

Pembuatan case management system kasus-kasus Lingkungan Hidup melalui kerjasama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK dengan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Mahkamah Agung. Langkah-langkah pembuatan case management system yang telah disepakati terdiri dari:

  1. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung tentang registrasi khusus kasus-kasus Lingkungan Hidup (telah dilakukan Mahkamah Agung)
  2. Pembuatan Pedoman Registrasi kasus-kasus Lingkungan Hidup
  3. Roadshow pertemuan pembahasan Pedoman Registrasi dan sosialisasi Perma Penomeran kasus-kasus Lingkungan Hidup
  4. Pembuatan sistem online registrasi kasus-kasus Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (saat ini telah berjalan di masing-masing Kamar, yakni di Kamar Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara).
  5. Integrasi sistem dari 3 Kamar berbeda di Mahkamah Agung menjadi 1 case management system kasus-kasus Lingkungan Hidup.

FGD/Pelatihan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara Multidoor oleh tim Sekretariat Jenderal Gakum KLHK bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Kejaksanaan Agung, Kemenkum HAM, PPNS KLHK dan Kepolisian RI.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016