• KABAR
  • Sinkronisasi Program Redd+ Antara Pusat dan Daerah

Sinkronisasi Program Redd+ Antara Pusat dan Daerah

Sinkronisasi Program Redd+ Antara Pusat dan Daerah

Saat ini status implementasi program REDD+ berada pada fase transisi. Diperlukan sinkronisasi agenda terkait pengurangan emisi melalui program REDD+ di masing-masing lembaga pemerintah di nasional dan di daerah. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Lokakarya dan Peluncuran Program Transisi REDD+, di Hotel Atlet Century, pada 25 November 2015.

Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini kurang lebih 75 yang terdiri dari Kementerian LKH; Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan dan REDD+ Partnership. Di dalam lokakarya ini dibahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama fase transisi dalam persiapan menuju implementasi REDD+ di masa mendatang.

Dalam sambutan pada acara pembukaan, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Nur Masripatin mengatakan, saat ini kemitraan antara Pemerintah Norwegia dan Indonesia dalam pengurangan emisi melalui program REDD+ sedang berada pada fase transisi dan akan memasuki Fase 2. Oleh karena itu, sinkronisasi agenda terkait pengurangan emisi melalui program REDD+ di masingmasing lembaga pemerintah di nasional dan di daerah menjadi sangat penting.

“Kami telah mengamati tingkat kemajuan program REDD+ di sebelas provinsi dan memutuskan untuk berkonsentrasi pada lima provinsi yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selain itu, kami juga melanjutkan kerjasama dengan Provinsi Sumatera Barat untuk memperkaya khasanah pembelajaran tata kelola hutan dan lahan yang lebih baik,” ungkap Dr. Nur Masripatin.

“Kami akan menitikberatkan rencana kerja pada kegiatan pencegahan dengan mengintegrasikan aktifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kepada lima provinsi yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan”, ujar Dr. Nur Masripatin. Oleh karena itu, Dr. Nur Masripatin menambahkan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim sudah menyiapkan sejumlah program pencegahan kebakaran hutan dan lahan jangka pendek yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016