• KABAR
  • Desa Siaga Api, Antisipasi Dini Karhutla

Desa Siaga Api, Antisipasi Dini Karhutla

BEKALI KEMAMPUAN: Sejumlah Masyarakat dibekali kemampuan bagaimana menggunakan peralatan untuk memadamkan api di Daops Manggala Agni di Kecamatan Rasau Jaya,Kubu Raya.

BENCANA asap di tahun 2015 memang harus menjadi pelajaran berarti bagi pemangku kebijakan strategis di Republik ini. Soalnya warga harus menanggung kondisi sulit karena harus menghirup udara tidak sehat karena asap yang mengandung polutan dan mengancam kesehatan masyarakat. Udara menjadi tak sehat bahkan berbahaya. Di Kalbar sendiri, dampak kebakaran hutan dan lahan cukup berdampak sangat buruk bagi aktivitas warga dan perekenomian. Sekolah-sekolah sampai libur karena udara sudah tak sehat dan berbahaya. Berbagai aktivitas terganggu, seperti penerbangan tertunda.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa pada tahun lalu sebanyak enam provinsi yaitu, Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Sumatra Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat adalah provinsi yang mengalami bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana disetiap wilayah cukup banyak menyita tenaga dan biaya besar. di Kalimantan Barat sendiri pada tahun yang lalu upaya penanggulangan bencana asap dinilai oleh berbagai pihak cukup baik. Terutama yang dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Dinilai cukup baik karena pada Tahun 2015 yang lalu Kalbar dapat menangani bencana asap akibat Karhutla dengan baik walaupun luasan hutan dan lahan terbakar cukup besar (lebih besar dari pada Jambi) yaitu seluas167.691 hektar, masing-masing lahan gambut terbakar luasnya 74.858 hektar dan lahan non gambut terbakar luasnya 92.833 hektar namun dapat terkendali dengan baik.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat

Drs. T.T.A.Nyarong,M.Si dalam laporannya di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Februari 2016 lalu. Dihadiri instansi-instansi terkait dan pemangku kebijakan mengatakan bahwa Gubernur Kalbar telah mengeluarkan beberapa surat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalbar dan kepada Kepala Dinas/Badan lingkup Provinsi Kalbar agar mengantisipasi lebih awal bencana asap yang diakibatkan Karhutla, garis besar dari beberapa surat gubernur yang telah dikeluarkan untuk mendorong semua pimpinan instansi terkait termasuk TNI dan POLRI mengoptimalkan pelaksanaan Inpres Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta pelaksanaan Inpres yang terbaru hal yang sama Tahun 2015.

Bercermin dari bencana asap di tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalbar langsung bertindak cepat. Mempersiapkan segenap kekuatan agar bencana tersebut tidak terulang dan berharap tidak ditemukan lagi kebakaran hutan dan lahan di tanah Khatulistiwa ini.

T.T.A. Nyarong menambahkan saat ditemui diruangannya menjelaskan. Bila melihat peta potensi kebakaran hutan dan lahan yang dikeluarkan oleh BPBD Provinsi Kalbar ada tiga Kabupaten di wilayah ini yang rentan akan kejadian tersebut. Diantaranya adalah wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah. Kabupaten Kubu Raya sendiri sebaran lokasi yang sering menjadi penyumbang asap ada di Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Telok Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Terentang dan Kecamatan Kuala Mandor B. Sedangkan untuk Kabupaten Mempawah penyebaran lokasi kebakarannya meliputi Kecamatan Siantan, Kecamatan Segedong, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kecamatan Anjongan, Kecamatan Mempawah Timur, Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Sungai Kunyit. Kabupaten terakhir adalah Kabupaten Ketapang lokasi kebakaran lahan meliputi Kecamatan Marau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kecamatan Hilir Utara dan Kecamatan Benua Kayong.

Sinergisitas dan reaksi cepat terus dilakukan Pemerintah Kalbar. Mengingat luasnya lahan kebakaran yang terjadi pada tahun lalu. Reaksi cepat tersebut cukup beralasan dan harus cepat ditanggulangi untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar dibentuklah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di daerah yang potensi kebakaran hutan dan lahannya cukup tinggi. “Kita meminta aparatur desa untuk membentuk Pokmas agar desa lebih siaga dengan api yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.

BPBD Provinsi Kalbar sudah dan akan membentuk kelompok masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Terutama daerah-daerah yang dinilai cukup rawan penyumbang asap. Beberapa daerah yang sudah terbentuk ada di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Ketapang. Di Kabupaten Kubu Raya sendiri Pokmas yang sudah terbentuk ada di Desa Teluk Bayur, Desa Teluk Empening dan Desa Teluk Bakung. Sedangkan untuk di Kabupaten Ketapang Pokmas yang sudah terbentuk ada di Desa Sungai Pelang, Desa Ansang, Desa Darit, Desa Pesaguan kanan, Desa Sungai Besar, Desa Bakau, dan Desa Pematang Gadung. Sedangkan untuk di Kabupaten Mempawah hanya ada satu desa yaitu di Desa Segigih. Kelompok masyarakat peduli api dibentuk untuk menjadi mitra pemerintah dalam hal menanggulangi kebabakaran hutan dan lahan. “BPBD Kalbar akan terus membentuk Pokmas di setiap desa agar masyarakat paham dalam pencegahan dini kebakaran,” pungkas Nyarong.

Dihubungi terpisah Kepala Desa Teluk Empening Muhammad Firdaus menjelaskan, bahwa di desa Teluk Empening yang masuk dalam Kecamatan Terentang sudah terbentuk kelompok masyarakat pada tahun 2015 lalu oleh BPBD Provinsi Kalbar. Kelompok masyarakat ini diambil dari kalangan masyarakat yang berada di desa masing-masing. Ada 30 orang warga Teluk Empening yang ditarik untuk menjadi anggota Pokmas. Mereka diharapkan memiliki keahlian untuk mampu memadamkan api dengan benar. Apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan di desa yang hampir setiap tahun terjadi. “Peralatan yang minim di desa cukup menyulitkan memadamkan api pada lahan terbakar,” jelas Firdaus.

Firdaus mengungkapkan bahwa dukungan berbagai pihak untuk turut andil mengantisipasi terjadinya kembali kebakaran lahan cukup tinggi. Selain dari pihak pemerintah yang terus membantu masyarakat, dukungan pun muncul dari berbagai pihak. Seperti (UNDP) REDD+ yang memberikan bantuan berupa peralatan pemadam kebakaran kepada pihak desa kami. Bantuan yang diberikan pada bulan lalu cukup membantu kami dalam hal minimnya peralatan pemadaman api. “Tidak hanya dukungan peralatan pemadaman,warga juga mendapatkan pelatihan,” ungkapnya.

Masih menurut Firdaus ia berharap apa yang telah dilakukan pihak terkait dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini dapat menekan bencana kebakaran hutan dan lahan di kawasan Desa Teluk Empening. Maklum di desa tersebut di setiap tahun khususnya pada musim kemarau panjang sering terjadi kebakaran. Minimnya sarana dan prasarana memadamkan api merupakan kendala utama dalam hal tersebut. Soalnya di daerah yang terkena kebakaran minim akan sumber air. “Bantuan pihak terkait dan pelatihan yang diberikan semoga dapat membantu warga mengantisipasi lebih dini kejadian kabakaran lahan dan hutan ini,” pungkasnya.(*)


sumber: http://www.pontianakpost.com/desa-siaga-api-antisipasi-dini-karhutla

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016