• KABAR
  • Memperkuat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Karhutla

Memperkuat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Karhutla

Memperkuat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Karhutla

Saat ini terjadi peningkatan perkara lingkungan hidup yang diajukan ke pengadilan. Kondisi ini sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan penomoran khusus yang membedakan dengan perkara-perkara umum lainnya. Ketentuan penomoran khusus ini sudah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 037 tahun 2015. Merujuk aturan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Mahkamah Agung yang didukung melalui Program REDD+ Partnership, melaksanakan Lokakarya Penyusunan Pedoman Penomoran Perkara Lingkungan hidup dan Bentuk Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, 27 – 28 November 2015. Lokakarya ini dihadiri oleh empat instansi penegakan hukum karhutla, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Kementerian LHK, termasuk tim Program REDD+ Partnership yang berjumlah 44 orang.

Pada lokakarya ini dibahas dua hal penting yaitu pedoman penomoran perkara lingkungan hidup dan bentuk pelatihan terpadu. Setelah peserta mengikuti acara pembukaan yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, masing-masing instansi melakukan diskusi kelompok. Setelah itu, dilanjutkan dengan forum panel dengan membahas pemaparan masing-masing instansi tersebut. Sekretaris Ditjen Penegakan Hukum LHK, Novrizal Tahar, S.T, M.Si., “menegaskan, Kementerian LHK sejak awal mempunyai komitmen untuk memfasilitasi kegiatan ini supaya bisa dilaksanakan bersama-sama”. Novrizal Tahar mengharapkan semoga modul yang dikembangkan berdasarkan masukan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Di penghujung kegiatan ini disepakati beberapa agenda ke depan, yaitu: Sosialisasi Penomoran Perkara Lingkungan Hidup akan dilakukan pada tanggal 17 – 18 Desember 2015, yang akan menghadirkan 40 Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi wilayah Sumatera, Lokakarya Training Need Analysis untuk penyusunan Kurikulum Penegakan Hukum Karhutla secara Komprehensif, disepakati 7 – 8 Januari 2016 dan pembentukan Tim Kecil dari masing-masing instansi untuk menyiapkan bahan-bahan Lokakarya Training Need Analysis.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016