• KABAR
  • Senjata Mutakhir Hakim 'Hijau' dalam Perjuangan demi Lingkungan

Senjata Mutakhir Hakim 'Hijau' dalam Perjuangan demi Lingkungan

Jakarta. Mahkamah Agung sedang melatih 100 hakim agar mampu menangani kasus-kasus lingkungan sebagai bagian dari kampanye pemerintah untuk memberantas pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan, ujar juru bicara pengadilan pada hari Senin lalu.

Para hakim, dari pengadilan daerah dan pengadilan tinggi yang terletak di seluruh Indonesia diharapkan siap untuk mulai menangani kasus-kasus lingkungan pada awal tahun depan, ujar Nurhadi, juru bicara pengadilan.

“Program ini kami kerjakan bersama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” tambahnya.

Para hakim akan dibekali dengan ilmu terkait konvensi-konvensi lingkungan tingkat internasional, beserta pelatihan khusus untuk menangani kasus-kasus yang sering muncul di tingkat domestik, seperti penebangan liar dan deforestasi.

Nurhadi mengatakan bahwa para hakim tidak akan ditugaskan pada jurisdiksi tertentu, namun akan dikerahkan sesuai kebutuhan.

Rhino Subagyo, direktur eksekutif dari Indonesian Center for Environmental Law, menyambut inisiatif dari Mahkamah Agung tersebut dengan menyatakan bahwa keberadaan hakim-hakim tersebut sudah lama dinantikan mengingat tingginya tingkat deforestasi dan perdagangan gelap spesies langka di Indonesia.

“Mahkamah Agung juga telah bekerja sama dengan Kementrian Lingkungan Hidup sejak 2003 untuk memberikan sertifikasi kepada hakim yang memverifikasi kecakapan mereka dalam menangani kasus-kasus tersebut,” ujar Rhino.

Ia menambahkan bahwa angkatan pertama dari 100 hakim yang dilatih akan menjadi bagian dari suatu proyek perintis yang mengawali implementasi jangka panjang dari program tersebut.

“Hanya hakim-hakim inilah yang memiliki kualifikasi untuk menangani kasus lingkungan, namun mereka juga diizinkan untuk menangani kasus-kasus lain pada waktu-waktu di mana mereka tidak sedang menangani kasus lingkungan,” katanya.

Rhino mengatakan bahwa negara-negara seperti Thailand, Filipina, Bangladesh dan India telah lebih dulu memiliki hakim-hakim yang memiliki sertifikasi untuk menangani kasus-kasus lingkungan.

“ICEL dulu memperkenalkan konsep ini sebagai konsep Green Bench (Pengadilan Hijau,” ujarnya.

“Alternatif lainnya adalah membentuk pengadilan khusus lingkungan, serupa dengan pengadilan anti korupsi yang sudah ada, yang akan bernaung di bawah asuhan sistem pengadilan biasa. Alternatif final yang tersedia adalah pembentukan pengadilan lingkungan eksklusif, tapi alternatif itu mengharuskan adanya amandemen Undang-Undang, yang kini belum mengakui keberadaan pengadilan seperti ini.”

Meski begitu, Chalid Muhammad, kepala Indonesian Green Institute, mengatakan bahwa program tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya andil dari sistem penegakan hukum yang lebih luas.

“Biarpun Anda mau memberikan sertifikasi kepada 10 atau 100 hakim untuk menangani kasus-kasus lingkungan, hal itu tidak akan membawa dampak yang signifikan karena situasi keadilan negara ini sangatlah buruk,” ujarnya.

“Jangan salah sangka, saya mendukung skema ini, tapi saya yakin skema ini akan bekerja lebih baik apabila melibatkan entitas-entitas selain hakim.”

Ia menyatakan penyidik polisi dan jaksa wilayah juga harus dilatih dalam hal hukum lingkungan agar program dapat berjalan baik.

Oleh: Fidelis E Satriastanti & Heru Andriyanto Tulisan dimuat pada August 09, 2010 di www.jakartaglobe.beritasatu.com

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016