• KABAR
  • UNDP #ClimateTalk: Kemajuan Restorasi Gambut dan Upaya Melawan Kebakaran di Indonesia

UNDP #ClimateTalk: Kemajuan Restorasi Gambut dan Upaya Melawan Kebakaran di Indonesia

UNDP Indonesia menggelar acara #ClimateTalk pada hari Senin, 29 Agustus 2016 di Menara Thamrin Jakarta. Pada acara tersebut, UNDP mengundang Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut untuk membahas kemajuan yang telah terjadi dalam hal restorasi gambut serta upaya untuk mencegah kebakaran gambut sebagai upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dalam pidato sambutan mereka, Country Director UNDP Indonesia, Christophe Bahuet, dan Duta Besar Norwegia, Stig Traavik, menekankan pentingnya untuk melindungi gambut dari kebakaran dan peran penting yang dimiliki Badan Restorasi Gambut dalam melakukan restorasi dan upaya pencegahan kebakaran.

Dalam presentasinya, Nazir Foead, menjelaskan bahwa prioritas agenda restorasi ditujukan pada 7 provinsi. Badan Restorasi Gambut akan melaksanakan upaya restorasi di 875.701 hektar lahan yang dilalap api pada akhir 2015 lalu. Kini, terdapat banyak kemajuan dalam hal pembangunan infrastruktur untuk memerangi kebakaran hutan dan lahan, seperti sekat kanal dan sumur di daerah-daerah rawan api. Sistem pemantauan serta kemitraan dengan pihak swasta dan komunitas lokal juga telah ditingkatkan guna membangun infrastruktur yang berfungsi baik dalam memberantas kebakaran. Penggunaan sumur air dalam telah tampak efektivitasnya di Jambi dan Sumatra Selatan. Dengan keberadaan 2 pompa, 1 sumur dapat memadamkan 400m2 lahan yang terbakar. Hal ini merupakan peningkatan apabila mengingat bahwa penggunaan Tank Car dari Brigade Api hanya mampu memadamkan api di area seluas 25m2. Pada penghujung presentasinya, Bapak Nazir mengindikasikan optimismenya terkait komitmen Indonesia untuk mencapai target restorasi gambutnya. Optimisme itu berdasar, mengingat bahwa titik-titik api telah mengalami penurunan sebesar 74% dari tahun 2015, dalam periode yang sama (Januari – Agustus).

Agenda utama acara ini adalah sesi dialog yang melibatkan seluruh partisipan #ClimateTalk. Salah satu pertanyaan yang diajukan terkait dengan kerja sama pemerintah dengan perusahaan swasta dalam menentukan daerah-daerah hijau. Bapak Nazir menjawab pertanyaan tersebut dengan cara menjelaskan beberapa mekanisme kerja sama yang telah ada, seperti dengan HPH (asosiasi perusahaan kayu) dan GAPKI (asosiasi perusahaan kelapa sawit) untuk melakukan zonasi ulang daerah-daerah hijau yang akan dilindungi di dalam tanah-tanah konsesi.

Oleh: Terry Muthahhari

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016