• KABAR
  • Sekat Kanal Efektif Cegah Karhutla

Sekat Kanal Efektif Cegah Karhutla

BENGKALIS - United Nation Development Programme (UNDP) Reducing Emissions from Deforestation and Fores Degradation (REDD), membantu masyarakat pada empat desa di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dalam pembangunan sekat kanal (Canal Blocking). Pembangunan kanal ini merupakan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Christophe Bahuet selaku Coutry Director UNDP Indonesia kepada Metro Riau saat kunjungan Kampung Jawa, Kelurahan Sai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis mengatakan, UNDP sudah memilih empat desa untuk pembangun sekat kanal. Hal ini dikarenakan peristiwa kebakaran beberapa waktu lalu, daerah ini merupakan salah satu daerah dengan titik api terbanyak.

Empat desa di Bengkalis tersebut yakni, desa Tanjung Leban di Kecamatan Bukit Batu, Desa Sepahat, Buruk bakul dan kampung Jawa."Kita harapkan empat desa ini bisa menjadi percontohan dalam program pembangunan sekat kanal nantinya," katanya.

Untuk Desa Tanjung Leban, saat ini telah dibangun sebanyak 14 Sekat kanal, Desa Sepahat 12 sekat kanal, Buruk Bakul 9 sekat kanal dan Kampung Jawa 6 kanal. Sekat kanal yang dibangun saat ini, menurut warga masih kurang, oleh sebab itu, warga ingin dibangun sekat kanal lainnya. Program pembangunan sekat kanal ini, sebut Cristophe dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal masyarakat sekitar.Di mana desa-desa di Bengkalis ini kearifan lokal.Dengan kearifan lokal masyarakat memahami secara jernih pengelolaan lahan.Masyarakat tahu apa yang harus ditanam serta apa yang harus dilakukan untuk memelihara lingkungan terutama hutan dan lahan air tetap lestari.

Dalam hal pembangunan sekat kanal dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak di desa tersebut.Tidak hanya kepala desa, tetapi juga tokoh masyarakat, pemuda serta pihak-pihak desa lainya.

"Sering selama ini kita melihat kebakaran hutan dan lahan hanya dari sisi negatif saja.Namun ternyata ada sisi positif yang ditunjukkan oleh kearifan lokal masyarakat desa tersebut," tuturnya.

Sementara itu Camat Bukit Batu, M Fadlul Wajdi menyambut baik dipilihnya Bukit Batu sebagai daerah yang dikunjungi dan dipantau oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) dan Dubes Norwegia.

Kunjungan Dubes Norwegia dan UNDP karena di kawasan tersebut terdapat pembuatan blocking canal yang dibiayai dari Pemerintah Norwegia yang administrasinya dilakukan UNDP dan diawasi oleh KLH. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi musibah kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis telah dibangun sekat kanal di sejumlah titik, diantaranya di Kecamatan Bukit Batu “Hal ini tentu menjadi sebuah motivasi bagi seluruh elemen di Negeri Junjungan untuk bersama-sama dalam menanggulangi dan mencegah kebakaran lahan dan hutan, terlebih masalah ini, sudah diinteruksikan oleh Presiden RI, agar pada tahun ini tidak ada ditemukan karlahut di Indonesia,” kata Camat Bukit Batu, M Fadlul Wajdi di hadapan Dubes Norwegia.

Ia mengatakan, hingga saat ini upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan dengan maksimal, baik itu yang dilakukan secara swadaya masyarakat, Pemda maupun langkah-langkah konkret oleh jajaran TNI/Polri.

“Butuh kerja sama dalam penanggulangan musibah kebakaran lahan dan hutan. Kita harus komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis zero hot spot di masa mendatang,” kata Fadlul sembari menjelaskan Bukit Batu tahun ketahun telah mengalami penurunan karlahut Mewakili Kedutaan Besar Norwegia Nita Murjani, keberhasilan terhadap pencegahan karlahut ini tidak cukup dari pemerintah, namun dari pihak swasta juga aparat penegak hukum harus ikut peran aktif terhadap karlahut ini.

“Itu semua kunci keberhasilan, bapak itu semua akan merasa hasilnya setelah tidak ada lagi karlahut yang terjadi, tentunya akan meningkatkan perekonomian masyakat setempat, dan saya mewakili pemerintah Norwegia sangat senang sekali atas kepedulian masyarakat terhadap karlahut” tutur Nita. (lina)

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016