• KABAR
  • Kontribusi Sektor Swasta dalam Pengendalian Iklim

Kontribusi Sektor Swasta dalam Pengendalian Iklim

Sebuah lahan di Merauke yang telah dibabat habis hutannya sedang ditanami bibit kelapa sawit. (Foto: Leo Wahyudi S)

Kebun sawit ternyata justru bisa menjadi sekuestrasi CO2 dan ini yang sering terlupakan.

"Jadi dalam konteks emisi, kebun sawit bukan sebagai emitter tetapi justru sequester atau net sink (penyimpan karbon)," kata Joko Supriyono, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dalam seminar Festival Iklim 2016 pada 3 Februari di Jakarta.

Joko juga menyebutkan bahwa anjuran pemerintah untuk energi terbarukan dapat diperoleh dari pemanfaatan biodiesel yang berasal dari pengolahan kelapa sawit. Emisi yang dihasilkan biodiesel lebih kecil dibanding bahan bakar fosil. Ia menyontohkan bahwa menurut penelitian setiap liter penggunaan bahan bakar fosil akan menghasilkan emisi 2,6 kilogram CO2e. Sedangkan biodiesel mengeluarkan emisi 1,54 kilogram CO2e per liter.

Setengah dari penggunaan biodiesel di Indonesia harus menggunakan energi terbarukan yang diantaranya berasal dari minyak kelapa sawit.

"Jadi, kalau pemerintah mau menggalakkan penggunaan energi terbarukan, katakanlah 7 ton setahun, maka ini akan mengurangi emisi karbon dalam konteks perubahan iklim," kata Joko.

Namun di sisi lain Joko mengakui bahwa di level mikro, unit usaha sawit memang menjadi sumber emisi terutama yang berasal dari limbah sawit, bahan bakar fosil, pupuk, dan pestisida. "Tapi ini terjadi kebanyakan pada industri pertanian," kata Joko.

Menanggapi tudingan umum selama ini bahwa perkebunan kelapa sawit turut andil dalam degradasi lahan, Joko berkilah bahwa kelapa sawit bukan mendominasi lansekap di Indonesia. "Kebun sawit hanya sekitar 5 persen dari total kawasan hutan di Indonesia. Jadi dalam konteks lansekap ini kecil," katanya.

Sementara itu, Irzal Yasman, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), mengatakan bahwa para pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) juga sudah melakukan sesuatu terkait pengendalian perubahan iklim.

Diakui Irzal, kini para pengusaha hutan sudah menerapkan beberapa upaya terkait pengendalian perubahan iklim antara lain dengan menerapkan sistem Reduced Impact Logging - Low Carbon (RIL-LC), pemanfaatan bio-based economy, peningkatan stok karbon di lahan konsesi.

"Dengan sistem RIL-LC itu kita bisa mengurangi dampak sampai 40 persen. Ini upaya luar biasa yang dapat diperhitungkan sebagai kontribusi pemegang HPH terhadap pengurangan emisi karbon. "Dan ini selayaknya mendapat insentif," katanya.

Diskusi itu dihadiri juga oleh Abetnego Tarigan, Kepala Eksekutif WALHI, Azwar Maas, pakar gambut dari UGM, Suryo Adiwibowo, pakar kehutanan dari IPB.

Abetnego Tarigan dalam presentasinya menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pengelolaan lanskap sumber daya alam. Konsep pengelolaan lanskap yang disebutnya sebagai Wilayah Kelola Rakyat (WKR) adalah sistem kelola dengan pertimbangan utama nilai dan kearifan setempat. Praktek kelola integratif dan partisipatif ini telah dikembangkan di Desa Nusantara, OKI, Riau dan Desa Aekberik, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Perubahan iklim melibatkan banyak dimensi dan membicarakan perubahan iklim dengan pertimbangan kontribusi perusahaan adalah keniscayaan. Seperti dijelaskan dalam studi yang dimuat dalam Jurnal Climate Change No. 122 (2014) berjudul Tracing Anthropogenic Carbon Dioxide and Methande Emisiions to Fossil Fuel and Cement Producers, 1854 – 2010, sekitar 2/3 emisi dunia dihasilkan oleh 100 perusahaan saja. Dengan rincian dari 36 miliar ton emisi karbon dioksida dan metana yang dihasilkan pada tahun 2010, sekitar 28 miliar ton dihasilkan oleh perusahaan besar.

Di Indonesia sendiri, emisi terbesar diperkirakan oleh kebakaran hutan yang berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan hutan atau deforestasi. Aktivitas ini merupakan bagian dari aktivitas pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan. Laju deforestasi Indonesia sendiri terus meningkat walaupun telah moratorium hutan telah diberlakukan. Studi dari Belinda Margono dan Hansen dkk. (2014), mengungkapkan dengan jelas hal tersebut.

Sayangnya dalam diskusi ini, pihak pemerintah yang sedianya akan dihadiri oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berhalangan hadir. Padahal klarifikasi dari Pemerintah selaku pembuat kebijakan sangat menentukan keberlanjutan peran swasta dalam upaya kolektif pengendalian perubahan iklim sesuai Kesepakatan Paris.

Dalam hajatan iklim COP 21, sedikitnya 188 perusahaan swasta telah berikrar untuk berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam rencana aksi iklim. Termasuk dalam daftar perusahaan tersebut antara lain adalah Unilever, IKEA dan Sony. *(Leo Wahyudi S dan Rinawati Eko)

sumber: http://dibawahdua.com/index.php/highlight/84-kontribusi-sektor-swasta-dalam-pengendalian-iklim

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016