• KABAR
  • Perspektif Setelah Kesepakatan Paris

Perspektif Setelah Kesepakatan Paris

Konferensi Pers pelaksanaan Festival Iklim 2016 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakili oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Nur Masripatin. (Foto: Leo Wahyudi S)

Festival Iklim 1-4 Februari 2016 merupakan titik pijak untuk penguatan pelibatan masyarakat dalam mengatasi dampak perubahan iklim dari tingkat nasional sampai tingkat tapak. Hal ini dilakukan sebagai internalisasi hasil Pertemuan Para Pihak (COP) ke-21 di Paris, Perancis, pada penghujung 2015.

Hal ini disampaikan oleh Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam dialog bertajuk ‘What’s Next After Paris?” pada 1 Februari 2016 di Jakarta.

Menurut Nur Masripatin, diperlukan upaya penguatan upaya mitigasi dan adaptasi menjelang 2020 dalam rangka persiapan komitmen pasca 2020 sesuai Kesepakatan Paris yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Selain Nur Masripatin, diskusi ini menghadirkan Peter Holmgren, Direktur Jenderal CIFOR, Efransyah dari WWF Indonesia, Douglas Broderick, UN Resident Coordinator, Stig Traavik, Duta Besar Norwegia, Robert O. Blake, Duta Besar Amerika Serikat, dan Louis Verchot sebagai moderator.

Sementara itu, dari perspektif lain, Kesepakatan Paris dipandang sebagai sebuah pengakuan akan sebuah bencana potensial yang akan menimpa umat manusia. Tetapi masih ada harapan di tengah skenario keputusasaan itu. Inilah perspektif Kesepakatan Paris menurut Efransyah dari WWF Indonesia.

Kesepakatan Paris merupakan pembicaraan atas sesuatu yang universal dan global. Karena itu kita harus menemukan bahasa lokal sehingga masyarakat tahu secara riil. “Dengan demikian bahasa Paris itu bukan lagi sesuatu yang sulit bagi mereka. Karena bagian yang harus segera berubah adalah gaya hidup dan masyarakat. Ini semua tentang manusia dan kemanusiaan,” tegas Efransyah.

Ia menegaskan perlunya upaya untuk menunjukkan sesuatu secara konkret. “Kita perlu juga memetakan gagasan-gagasan dari CSO, pemerintah, sektor swasta, sehingga kita dapat memrioritaskan sesuatu yang memang berdampak,” kata Efransyah sambil menegaskan pentingnya membangun kesadaran terhadap program adaptasi perubahan iklim di semua tingkatan.

Nur Masripatin menanggapi bahwa kampung iklim akan menjadi cara nyata untuk menerjemahkan ‘bahasa langit’ (Kesepakatan Paris) ke ‘bahasa bumi’ melalui bagian terkecil yang nyata.

Menanggapi isu perubahan iklim ini, Peter Holmgren mengatakan bahwa penanganan isu ini dapat menggunakan pendekatan yang berbasis pada keyakinan dan kebudayaan. Menurut penelitian, sekitar 54 persen penduduk dunia kini sudah mengatakan bahwa perubahan iklim memang dianggap sebagai isu global yang serius.

“Karena itu kita perlu membangun keyakinan dan bukti dan mengakrabi kompleksitas permasalahan yang harus segera diintegrasikan dalam perspektif Sasaran Pembangunan Berkelanjutan,” kata Peter.

Kesepakatan Paris sebagai hasil COP 21 bertujuan untuk meningkatkan implementasi konvensi di bidang mitigasi, adaptasi dan sarana implementasi. Beberapa upaya dilakukan antara lain dengan membatasi kenaikan suhu global di bawah 20C dari era pra-industri dan berupaya membatasinya hingga di bawah 1,50C; meningkatkan kemampuan adaptasi, ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon; mendukung pendanaan pembangunan rendah karbon yang tangguh iklim. (Leo Wahyudi S)

sumber: http://festivaliklim.reddplusid.org/index.php/highlight/66-perspektif-setelah-kesepakatan-paris

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016