• KABAR
  • Memetakan Kembali REDD+

Memetakan Kembali REDD+

Para panelis sedang berdiskusi mengenai “Moving REDD+ Indonesia Forward: Resolving Challenges” sebagai bagian dari acara Festival Iklim 2016 pada 2 Februari 2016 di Balai Sidang Senayan, Jakarta. (Foto: Leo Wahyudi S)

Dalam konteks pelaksanaan REDD+ perubahan transformatif sudah, sedang, dan harus diteruskan prosesnya. Di tingkat nasional, REDD+ berproses secara teknis, politis, dan legal. REDD+ secara operasional sudah dijalankan di 76 kabupaten di 11 provinsi Indonesia pada kurun 2011-2014.

Hal ini disampaikan Daniel Murdyarso, peneliti senior CIFOR, dalam sesi diskusi bertajuk ‘Moving REDD+ Indonesia Forward: Resolving Challenges” pada Festival Iklim 2016 pada 2 Februari 2016 di Jakarta. Hadir sebagai pembicara adalah Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin, peneliti senior CIFOR Daniel Murdyarso, analis kebijakan senior CIFOR Stephen Leonard, Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan, serta Rizaldi Boer dari IPB sebagai moderator.

Namun, Daniel mengakui bahwa dalam implementasinya REDD+ masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan utamanya menyangkut masalah tenurial atau kepemilikan.

Badan Pengelola REDD+ kini sudah tidak ada lagi. Namun peran dan fungsinya tetap tercatat dalam sejarah pengelolaan hutan di Indonesia. Bahkan, dalam COP 21 di Perancis pada akhir 2015, menurut Menteri KLHK komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam hal isu kehutanan (REDD+) sudah terakomodasi dalam Paris Agreement.

Menanggapi hal tersebut, Abdon yang mewakili masyarakat adat tetap menggarisbawahi pentingnya pengakuaan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat adalah pelaku utama dalam penyelenggaraan REDD+. Tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kenyataannya tidak ada masyarakat adat yang aman.

“No rights, no REDD+,” kata Abdon. Masyarakat adat terjepit secara politis. Inilah yang sering memicu konflik. Masyarakat adat diakuinya masih enggan untuk melaksanakan REDD+. Di mata mereka konsep REDD+ seolah-olah meminta-minta ijin untuk mengelola suatu daerah dengan prinsip REDD+.

Menurutnya, 75 persen wilayah adat sudah diokupasi oleh berbagai macam perijinan, seperti HPH, HTI, konsesi, dan sebagainya. Tidak mengherankan jika “semakin kaya sumber daya alam di suatu daerah, semakin miskinlah masyarakat adat,” tegasnya.

Secara indikatif, masyarakat adat melakukan pemetaan partisipatif. Sebenarnya luasan wilayah masyarakat adat mencapai kurang lebih 84 juta hektar. Luas wilayah adat yang sudah diverifikasi BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) ke KLHK adalah 6,8 juta hektar dimana 4,7 juta hektar sedang diproses untuk dilepaskan dari status hutan negara menjadi hutan hak.

“Kalau saja hak 84 juta hektar itu diberikan ke masyarakat adat, maka ini secara potensial akan dapat mengikat sekitar 32,7 gigaton karbon yang dapat terikat,” kata Abdon.

Menurutnya, diperlukan kemitraan nasional dan internasional untuk mendukung pendanaan pemetaan luasan wilayah masyarakat adat tersebut.

Menanggapi masalah pemetaan ini, Nur Masripatin mengatakan bahwa kebijakan Satu Peta harus segera dilakukan. “Ini yang harus kita kerjakan bersama,” katanya.

Nur Masripatin juga mengatakan untuk membawa REDD+ operasional, maka perlu dibangun registry dan penguatan MRV pada 2016 ini. Selain itu, kebijakan mengenai FREL di level subnasional, pembiayaan REDD+, revisi peraturan, REDD+ dalam NDC sebagai bagian dari Kesepakatan Paris harus segera diselesaikan agar target pelaksanaan penuh kerjasama Indonesia-Norwegia akan terealisasi pada 2018.

Abdon mengakui bahwa kebijakan Satu Peta ini memang penting. Masalahnya sampai sekarang yang sebenarnya akan melaksanakan kebijakan Satu Peta ini tetap tidak jelas. “Harus ada renegosiasi di tingkat tapak,” katanya. (Leo Wahyudi S)M

sumber: http://festivaliklim.reddplusid.org/index.php/highlight/74-memetakan-kembali-redd

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016