• KABAR
  • Pelajaran Resolusi Konflik Di Hutan Harapan

Pelajaran Resolusi Konflik Di Hutan Harapan

Pelajaran Resolusi Konflik Di Hutan Harapan

Wajah Damsi dan Mat Samin berseri-seri seusai menandatangani kesepakatan antara lima kelompok masyarakat Batin Sembilan dengan Presiden Direktur PT Restorasi Ekosistem Indonesia Effendy A Sumardja. “Kesepakatan ini sudah lama kami tunggu,” kata Damsi, Depati Marga Batin Kandang Rebo.

Mat Samin, tokoh Simpang Macan Luar, mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang menjadi mediator. Kesepakatan itu ditandatangani pada Kamis, 3 Desember 2015 di Camp Hutan Harapan, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Hadir dalam acara itu, Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hanni Hadiati, Direktur Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat, KLHK Rosa Vivien Ratnawati dan Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Gatot Soebiantoro. Lalu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah Rahman, perwakilan Burung Indonesia dan Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi.

“Kesepakatan ini adalah kerja sama saling menguntungkan terkait lokasi, batas wilayah kelola, tata kelola, warga yang diakomodir, hak dan kewajiban, hingga ke monitoring dan evaluasi,” kata Effendy Sumarja.

Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No 159/MenhutII/2004 menetapkan lahan seluas 98.555 hektare (ha) di Jambi dan Sumatera Selatan sebagai kawasan restorasi ekosistem yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki). Kawasan itu sebelumnya adalah hutan produksi yang dikelola PT Asialog dan Inhutani yang habis masa konsesinya. Oleh PT Reki, kawasan itu dinamakan Hutan Harapan (Harapan Rainforest) dimana tinggal warga Batin Sembilan.

Tarik menarik antara kepentingan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat menyebabkan terjadi konflik di wilayah ini. Ada lima wilayah Hutan Harapan (di Jambi) yang diklaim milik masyarakat yang melibatkan 2020 kepala keluarga. Yaitu Kunangan Jaya I, Kunangan Jaya II, Tanjung Mandiri, Alam Sakti dan Bukit Sinyal.

Banyak pendatang dan pemilik modal yang masuk ke area ini. Walhasil ada sekitar 19.641 ha lahan yang terbuka akibat aktivitas illegal oleh pendatang. Tahun 2012, konflik ini masuk ke Komnas HAM terkait peristiwa pembakaran yang terjadi di perkampungan yang dilakukan oleh Polhut.

Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi membantu mediasi konflik antara PT Reki dengan warga Kunangan Jaya I, tempat hidup lima kelompok masyarakat Batin Sembilan. Dalam kesepakatan yang ditandatangani 3 Desember 2015 itu ada 1.455 ha yang dikelola bersama 390 jiwa masyarakat Batin Sembilan.

Wilayah kelola itu meliputi lokasi pengembangan tanaman kehidupan, pemukiman, fasilitas sosial, budi daya tanaman pangan, kebun campur, pemakaman, hutan bersama, tanaman obat, holtikultura, sepadan sungai dan sumber mata air.

Pemanfaatan itu harus dengan cara-cara tradisional, seperti memancing, menajur, memasang bubu, dan menjala. Warga tidak boleh mempergunakan racun, jaring, listrik, atau bom ikan.

Hanni Hadiati mengimbau keterlibatan berbagai pihak untuk melindungi hutan, termasuk memberantas illegal logging, perburuan satwa, dan lainnya. “KLHK memaksimalkan upaya resolusi konflik dan penataan ruang kelola masyarakat adat,” katanya.

Rosa Vivien mengingatkan PT Reki bahwa ada warga yang telah lama hidup di dalam wilayah konsesinya. Pada sisi lain, dia menghimbau masyarakat ikut menjaga hutan agar tersedia ruang untuk kehidupannya. “Semoga kelompok-kelompok lain bisa segera mengikuti kesepakatan ini,” kata Kabid Penataan Kawasan Hutan, Dinas Kehutanan Jambi, Wahyu Widodo.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat memang tengah mengupayakan penyelesaian konflik di Hutan Harapan. Kelompok warga Tanjung Mandiri dan Alam Sakti misalnya, sedang proses penyelesaian konflik melalui pola kemitraan. Lalu kelompok Tani Bumi Hutan Mandiri menyepakati penyelesaian konflik melalui kemitraan kehutanan. Kelompok yang didampingi LSM Secapa juga masih dalam proses mediasi dari Imparsial.

Rosa Vivien menjelaskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melakukan sejumlah kebijakan dan langkah penyelesaian konflik. “Dibentuknya Direktorat Penanganan Konflik Tenurian dan Hutan Adat di KLHK adalah wujud dari Nawacita tentang kehadiran Negara,” katanya.

Dasar hukum menyelesaikan konflik antara lain Putusan MK 25/2012, Permenhut Hutan Hak dan Rancangan Permenhut Penyelesaian Konflik. Permen Hutan Hak menjadi basis hukum bagi masyarakat adat melakukan klaim hutan hak, jika komunitas mereka telah diakui. Permen Penyelesaian Konflik sedang disusun konsepnya adalah Working Group Tenure.

Saat ini solusi penyelesaian konflik melalui KLHK adalah perhutanan sosial. Terkait konflik di Hutan Harapan, kata Vivien dan Hanni Hadiati, KLHK telah mengindetifikasi dan menindaklanjuti masalah-masalah yang didiskusikan. Pertama, penyelesaian masalah di tingkat tapak yang pro masyarakat miskin, lingkungan dan HAM. Kedua, perbaikan kebijakan. “Kami membangun model-model penyelesaian konflik,” kata Hanni.

Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi berhasil menerapkan model itu ketika menjadi mediator antara PT Reki dengan lima kelompok masyarakat Batin Sembilan. Mereka melakukan negoisasi langsung dengan prinsip-prinsip non-kekerasan, non-diskriminasi dan penghormatan hak-hak masyarakat.

Umi, dari Yayasan CAPPA menjelaskan tantangan yang dihadapi. Antara lain ketidak seimbangan/kesetaraan posisi dan pengetahuan (kapasitas) para pihak, yaitu masyarakat dan perusahaan. Prosesnya membutuhkan waktu untuk meyakinkan warga masuk ke tahap mediasi, mediator harus disepakati kedua belah pihak, prosesnya harus dipantau semua pihak terkait dan ketaatan para pihak terhadap kesepakatan yang dibuat.

Dari pengalaman ini, ada sejumlah kunci penyelesaian konflik. Pertama, pemetaan aktor dan kepentingan masing-masing. Kedua, penentuan subyek dan obyek sengketa. Ketiga,pembuatan basis data dan informasi yang dimiliki dan diakui bersama oleh para pihak. Keempat, penentuan model.

Kelima, tata aturan penyelesaian, termasuk pengunaan istilah misalnya perambah, pendatang illegal dan lainnya. Keenam, ketaatan para pihak terhadap kesepakatan. Ketujuh, komunikasi antar pihak dan terakhir, kondisi pasca kesepakatan. Kasus di Hutan Harapan ini menjadi pelajaran penyelesaian konflik land tenure lainnya di berbagai daerah.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016