• KABAR
  • 200 Hakim dan Panitera se-Kalimantan Dibekali Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

200 Hakim dan Panitera se-Kalimantan Dibekali Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Seminar Lingkungan Hidup

Balikpapan – Bencana kebakaran lahan rawa gambut dan hutan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menimbulkan dampak kerugian, seperti kerusakan ekosistem, terganggunya transportasi udara, sampai gangguan kesehatan dan korban jiwa. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 mencapai Rp. 20 trilun. Sementara itu, masyarakat menuntut agar pengadilan segera menghukum perusahaan dan perorangan yang terbukti membakar lahan gambut dan hutan.

Penegakan hukum terhadap perbuatan pembakaran lahan dan hutan merupakan salah satu pilar penting dalam meminta pertanggungjawaban para pihak terkait, terutama para pelaku dengan memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera. Dengan demikian, penegakan hukum tersebut dapat berfungsi sebagai suatu upaya pencegahan bagi kasus-kasus serupa yang akan muncul dikemudian hari.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menginisiasi beberapa program dan peraturan sebagai pedoman bagi para hakim dan aparat pengadilan terkait guna meningkatkan kapasitas mereka menangani kejahatan pembakaran lahan dan hutan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu ; (1) pelatihan dan sertifikasi hakim lingkungan, (2) pembentukan Kelompok Kerja Nasional Lingkungan Hidup Mahkamah Agung, serta (3) pemberlakukan SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Impelementasi Penomoran Perkara-Perkara Lingkungan Hidup.

Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional (Pokja LHN) Mahkamah Agung bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didukung Program REDD+ Partnership menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Hakim dan Aparat Pengadilan melalui Lokakarya Kebakaran Hutan dan Lahan Rahan Rawa Gambut serta Implementasi Pedoman Penomoran Perkara-Perkara Lingkungan Hidup, di Balikpapan, 18-19 Januari 2016. Kegiatan ini diikuti 200 peserta yang terdiri dari hakim, panitera dan panitera pembantu yang berasal dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Negeri yang berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

Dengan implementasi penomoran tersebut maka Mahkamah Agung dapat memonitor penegakan hukum lingkungan secara efektif dan efisien. Adapun dasar hukum penomoran merujuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 SK KMA Nomor 37/KMA/SK/III/2015.

"Kegiatan ini tidak hanya terkait pedoman penomoran perkara LH, tapi peserta juga diberikan materi dan wawasan mengenai kebakaran lahan dan lahan gambut, Semoga peserta dapat menyerap apa yang diberikan oleh para nara sumber dalam kegiatan ini, kata H. Amiryat., SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, dalam sambutan pembukaan acara. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam kesempatan kegiatan ini dapat dihadiri oleh seluruh peserta sebanyak 200 orang dari seluruh Kalimantan.

Sementara itu, Ragil Jasmin Utomo, SH. MM., Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan bahwa akhir-akhir ini kerusakan lingkungan hidup semakin banyak. Ada 3 langkah penegakan hukum terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan yang sudah dilakukan yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. KLHK menyambut baik kegiatan ini yang sudah didukung oleh REDD+ Partnership, yang sebelumnya sudah dilakukan di Pekanbaru bagi hakim dan panitera dari Pengadilan Tinggi dan PTUN Jambi, Palembang, Pekanbaru serta KPN dan Panitera PN se Provinsi Riau.

Selain sosialisasi pedoman penomoran perkara lingkungan hidup, peserta dibekali materi mengenai kebakaran lahan rawa gambut dan hutan. Ada empat nara sumber yang menyampaikan materi sesi lokakarya yaitu Prof. Bambang Hero dari Institut Pertanian Bogor menyampaikan aspek lingkungan dan dampak ekologis dari kebakaran hutan dan lahan, termasuk rawa gambut serta ekologi rawa gambut, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf dari Universitas Parahyangan menyampaikan fungsi perizinan dalam relasi di bidang hukum lingkungan hidup dalam kaitannya dengan penegakan hukum dalam kebakaran hutan dan lahan, termasuk rawa gambut, Ragil Jasmin Utomo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dalam perspektif kebakaran hutan dan lahan, termasuk rawa gambut dan Dr. Andri Wibisana dari Universitas Indonesia menyampaikan langkah penyempurnaan administrasi dalam penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan.

Prog. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M, Ketua Pokja LIngkungan Hidup Nasional (LHN) Mahkamah Agung menyatakan bahwa latar belakang adanya kebijakan penomoran perkara yaitu adanya MoU antara MA dengan KLHK. "Kita lembaga peradilan ini mempunyai tanggung jawab melaksanakan hukum yang tertulis dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan".

Lebih lanjut Prof. Takdir Rahmadi, SH., LL.M, dalam sambutan pembukaan acara dan sekaligus membuka acara menegaskan pula, "ini menunjukkan visi bahwa Mahkamah Agung memiliki komitmen pembangunan berkelanjutan, yaitu bagaimana lingkungan hidup yang sehat dan bersih serta Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati berkelanjutan bisa dipelihara dan dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang".

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016