• KABAR
  • Memulihkan Hak-Hak yang Terampas di Kabupaten Merangin

Memulihkan Hak-Hak yang Terampas di Kabupaten Merangin

Rapat Membahas Hak-Hak Terampas di Kabupaten Merangin

Jakarta – Pimpinan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada 26 Januari 2016 berkunjung ke Jakarta. Pansus ini bertugas menyusun peraturan daerah (perda) tentang pengakuan masyarakat adat Marga Serampas.

Rencananya, pada bulan Februari 2016, Pansus akan menyerahkan rancangan perda ke DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi. "Kedatangan kami untuk meminta masukan dan dukungan dalam proses pengesahan rancangan perda," kata ketua Pansus 3. Menurutnya, perda ini merupakan usulan masyarakat dan kemudian menjadi inisiatif DPRD.

Pada rapat dengar pendapat di kantor REDD+ Partnership di Jakarta Selatan, 26 Januari 2016 itu, hadir pejabat dari Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat KLHK, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Masyarakat adat di berbagai daerah memang menuntut pemerintah menjalankan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012. Lembaga tinggi Negara ini mengabulkan sebagian uji materi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat yaitu Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu. MK menghapus kata negara dan mengakui hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Sejak 1982, masyarakat adat Serampas berkonflik dengan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Marga Serampas adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi 5 wilayah desa. Pemerintah menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah adat Serampas masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Sementara warga merasa pemerintah merampas hutan dan lahan yang telah ratusan tahun lalu dihuni nenek moyangnya.

Peraturan daerah yang bakal menjadi produk hukum ini akan menjadi landasan dalam proses penetapan hutan adat Serampas. Dalam rancangan perda itu, terdapat pembahasan norma-norma, pemetaan wilayah, pembahasan hak-hak, tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan masyarakat adat. Ada sejumlah usulan untuk Pansus 3 DPRD Merangin. Antara lain proses pengawasan kewajiban masyarakat adat dalam mengelola hutan, mekanisme kelembagaan dan rencana pembangunan yang bersifat top down dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat.

Jonny Purba, pejabat di KLHK menjelaskan bahwa komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam pembentukan produk daerah terkait masyarakat adat. Perda, katanya, sebaiknya memuat konteks lokal masyarakat adat sebagai satuan social, termasuk spesifikasi lokasi. Proses self identification sebagai sebuah proses internal dalam masyarakat adat adalah elemen penting dalam proses perencanaan dan pembahasan rancangan perda.

"Perlu pasal khusus yang membahas masalah pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional," kata Jonny Purba. Menurutnya, Indonesia memiliki 3.227 komunitas masyarakat adat sebagai pengampu kearifan lokal. Masalah yang dihadapi adalah rezim hak kekayaan intelektual saat ini berdasar pada kekayaan individu. Padahal pengetahuan dan kearifan lokal bisa berupa nilai dan filosopi.

Dari rapat dengar pendapat di kantor REDD+ Partnership di Jakarta Selatan, ada dua catatan penting. Pertama, perubahan status hutan dari, misalnya hutan negara menjadi hutan adat tidak akan merubah fungsi hutan untuk konservasi. Kedua, potensi konflik antara masyarakat adat dan warga luar yang berada dalam kawasan hutan adat harus diminimalisir.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016