• KABAR
  • Membangun Sistem MRV Untuk Proyek REDD+

Membangun Sistem MRV Untuk Proyek REDD+

Jakarta – Kebutuhan adanya kelembagaan tentang measurement, reporting and verification (MRV) untuk program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) dirasakan mendesak saat ini. Apalagi kegiatan MRV memerlukan pendanaan yang besar dan berkelanjutan. Pada sisi lain, sejumlah provinsi yang telah melakukan proyek percontohan REDD+ menanyakan kelangsungan proyek ini.

Pernyataan di atas merupakan kesimpulan utama dari kegiatan Curah Gagasan dan GAP Analysis untuk Pelaksaan MRV REDD+ di Jakarta pada 15 Desember 2015. Kegiatan ini diadakan REDD+ Partnership dengan menghadirkan para ahli, antara lain Belinda A Margono, Agung Putra, Hari Widodo dan lainnya.

Arief Dharmawan dari REDD+ Partnership menjelaskan tujuan diskusi untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dalam membangun sistem MRV REDD+ dalam kurun waktu enam bulan ke depan. Lalu ingin mengetahui gap analysis dari sistem MRV yang telah dibuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Satgas REDD+ serta memperoleh masukan bagi pembangunan sistem MRV REDD+ ke depan.

“Kami sepakat mengusulkan pembentukan satuan tugas percepatan kelembagaan MRV REDD+,” kata Arief. Satuan tugas ini berdasarkan surat keputusan yang lintas unit kerja. Tugas dari satgas ini antara lain mensinkronkan dan mempercepat revisi Perpres 61/2011 dan Perpres 71/2011. Lalu penguatan kapasitas dan penyiapan naskah akademis tentang MRV.

Satgas itu membahas peraturan menteri tentang FREL dan kelengkapan panduannya. Pengembangan register aksi mitigasi dan registrasi yang telah memiliki MRV. Lalu mensinkronkan kebijakan dan kegiatan inventarisasi karbon hutan terkait antar unit kerja.

Tugas lain adalah persiapan technical assessment FREL oleh Sekretariat UNFCCC dan penyiapan materi komunikasi publik tentang MRV. Hasil diskusi ini akan dibahas lebih lanjut dengan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016