• KABAR
  • 100 Hakim dan Panitera Ikuti Lokakarya Kebakaran Lahan Gambut

100 Hakim dan Panitera Ikuti Lokakarya Kebakaran Lahan Gambut

Pekanbaru — Sebanyak 100 orang hakim, panitera dan panitera pembantu mengikuti Lokakarya Kebakaran Lahan Rawa Gambut dan Hutan serta Implementasi Pedoman Penomoran Perkara-Perkara Lingkungan Hidup. Kegiatan ini diselenggarakan di Pekanbaru, pada 17-18 Desember 2015.

Peserta lokakarya berasal dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Jambi dan Palembang. Selain itu juga Pengadilan Negeri (PN) se-Provinsi Riau. Acara ini diselenggarakan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional (Pokja LHN) Mahkamah Agung bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didukung Program REDD+ Partnership.

“Melalui pedoman penomoran ini memudahkan administrasi pengadilan dalam mendata perkara-perkara lingkungan hidup dan hal ini bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan,” kata Roki Panjaitan yang mewakili Ketua Pokja LHN ketika membuka acara lokakarya. Maklum, selama ini MA belum memiliki pedoman penomoran perkara–perkara lingkungan hidup.

Walhasil, pedoman penomoran ini akan memberikan kemudahan dalam mengenali dan menginventarisasi perkara lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Hal ini penting untuk memberlakukan format putusan secara nasional, ujar Roki, yang memerlukan dukungan pedoman standar penyusunan putusan dan penomoran perkara di peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara.

Lokakarya selama dua hari tersebut menghadirkan sejumlah pembicara. Dosen Fakultas Hukum UI, Wiwiek Awiati menyampaikan materi Hukum Lingkungan dalam Kebakaran Lahan Rawa Gambut dan Hutan. Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Jasmin Ragil Utomo membawakan materi Penegakan Hukum Dalam Kebakaran Lahan dan Hutan.

Lalu, dosen Universitas Riau, Haris Gunawan membawakan materi Tipologi dan Karakteristik Lahan Rawa Gambut Indonesia. Profesor Bambang Hero (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB) memberikan materi Pembelajaran dari KasusKasus di Pengadilan. Sementara itu, Sekretaris dan Anggota Pokja LHN Mahkamah Agung memberikan materi mengenai implemengtasi pedoman penomeran perkara-perkara lingkungan hidup.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016