• KABAR
  • Menangani Konflik dan Memulihkan Ekosistem Tesso Nilo

Menangani Konflik dan Memulihkan Ekosistem Tesso Nilo

Pekanbaru – “Anak nelayan menjala ikan/Dapat dua tiga ikan sepat/Bangun kebersamaan dan kekuatan/Supaya kinerja di TNTN terus meningkat.” Pantun ini menjadi penutup sambutan Pelaksana Tugas Gubernur Riau pada acara focus group discussion (FGD) penanganan konflik dan rencana pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

FGD itu diadakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Provinsi Riau dan Program REDD+ Partnership pada 29 Desember 2015 di kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. “Tiga Staf Khusus Menteri KLHK hadir di sini, membuktikan betapa pentingnya kegiatan ini untuk mencari solusi terbaik dalam penanganan konflik dan upaya pemulihan ekosistem,” kata Hartono, Direktur Kawasan Konservasi, Dirjen KSDAE.

Memang dari 81 ribu hektare kawasan TNTN, hutan yang tersisa sekitar 21 ribu ha. Selebihnya dikuasai sekitar 70 ribu pendatang yang bermukim dan menanam sawit. Terdapat 23 desa yang berada di sekitar Taman Nasional, 4 desa diantaranya berbatasan langsung yaitu LKB, AH, Bagan Limau, Pontian Mekar. Selain itu TNTN dikelilingi beberapa perusahaan dan HPH yaitu PT RAPP, PT Siak Raya Timber, PT Rimba Peranap Indah, dan PT Rimba Lazuardi.

Padahal Tesso Nilo merupakan hutan hujan dataran rendah yang tersisa di Sumatera saat ini. Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendata 215 jenis pohon dari 48 famili dan 305 jenis anak pohon dari 56 famili. Kawasan ini juga habitat gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae).

Terdapat 3 opsi/pilihan menyelesaikan konflik di TNTN. Pertama, melakukan restorasi dan rehabilitasi di areal overlap dan ruang kosong seluas 3000 ha yang akan dijadikan model lahan rehabilitasi di Desa Lubuk Kembang Bungan dan Desa Air Hitam.

Kedua, penanganan lahan dengan tanaman sawit yang sudah ada dengan memberikan kesempatan selama 1 siklus. Setelah itu diganti dengan tanaman pangan/tanaman kehidupan yang nantinya juga akan dikelola oleh masyarakat. Opsi ketiga adalah penegakan hukum. Dari diskusi FGD, dipilih opsi satu dan dua.

Staf Khusus Menteri KLHK Bidang Koordinasi Jaringan LSM dan Analisa Amdal Hanni Adiati menjelaskan pemerintah akan menghutankan kembali area seluas 3000 ha. Program ini mesti dirancang secara rinci. “Harus ada dukungan dari semua pihak, oleh pemerintah daerah, TNI/Polri, perguruan tinggi, media dan Komnas HAM,” katanya.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016