• KABAR
  • Lokalatih Penegakan Hukum Multidoor Akan Diikuti Pejabat Eselon

Lokalatih Penegakan Hukum Multidoor Akan Diikuti Pejabat Eselon

Jakarta — “Sungguh kecewa rasanya melihat keputusan bapak hakim yang menolak gugatan perdata pemerintah ke perusahaan yang membakar hutan, PT Bumi Mekar Hijau anak perusahaan dari PT Sinar Mas.” Kalimat ini menutupi situs resmi Pengadilan Negeri (PN) Palembang sejak 30 Desember 2015 hingga 2 Januari 2016.

Kalimat itu dibuat oleh peretas yang kecewa dengan putusan oleh Majelis Hakim PN Palembang Parlas Nababan dan Eli Warti serta Kartidjo. Ketiganya menolak gugatan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas PT BMH sebesar Rp7,9 triliun.

Majelis hakim dalam persidangan memaparkan, jika dari seluruh gugatan, tidak ada yang dapat dibuktikan baik berupa kerugian maupun kerusakan hayati. Tak hanya diretas, olok-olok terhadap hakim PN Palembang juga menyebar di media sosial. Contohnya kalimat ini yang katanya mengutip argumentasi hakim, “Bakar hutan itu tidak merusak lingkungan hidup karena masih bisa ditanami lagi.”

Penegakan hukum memang jadi salah satu titik lemah penanganan kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air. Untuk memperkuat hal itu, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana mengadakan Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) Penegakan Hukum Lingkungan Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Multidoor pada akhir Januari 2016 di Jakarta.

Pada 21 Desember 2015 berlangsung rapat persiapan membahas lokalatih itu di Jakarta. Peserta rapat berasal dari utusan KLHK, Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional (Pokja LHN) Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Program REDD+ Partnership.

Rencananya, lokalatih selama tiga hari ini akan diikuti 74 peserta yang merupakan perwakilan pejabat eselon dari Kejaksaan Agung, Polri, KLHK dan Mahkamah Agung. Tujuh Kepala Polda dan Kepala Kejaksaan Tinggi akan ikut serta yaitu dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan dan Jambi.

Pada hari pertama, peserta mendapat sejumlah materi dari para ahli dan praktisi. Hari kedua adalah praktek lapangan berupa pengambilan sampel dan barang bukti, penyusunan BAP, administrasi penyidikan, dan pembuatan penuntutan. Hari terakhir adalah peradilan semu atau pembuat/pengambil keputusan. Rencananya lokalatih dibuka Menteri LHK dan Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kapolri sebagai pembicara kunci.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016