Tesso Nilo: Kekacauan yang Teratur

Ilustrasi: kanopi hijau hutan tropis (Kredit Photo: Program UNDP REDD+ Indonesia)

 
"Kanopi Tesso Nilo yang dahulu hijau dan hidup telah berganti dengan selimut tandus dan kering dari kotoran dan debu. Namun di antara perubahan nuansa ini, kita tidak boleh melupakan percikan merah yang tersembunyi di bawahnya."

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) adalah sebuah kawasan konservasi nasional yang membentang di sepanjang Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indiragiri Hulu, Riau. Dahulu, TNTN diperuntukkan sebagai hutan produksi yang kemudian berubah menjadi hutan konservasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat pada tahun 2004. Kawasan tersebut selanjutnya diperluas pada tahun 2009. Namun belakangan ini, menyebut Tesso Nilo sebagai hutan konservasi atau hutan produksi begitu sulit dilakukan dan malah mengundang perdebatan. Bagi berbagai aktor di akar rumput, kata “Tesso Nilo” tidak lagi mengingatkan mereka akan kedua sebutan itu. Tesso Nilo justru mengingatkan mereka akan konflik. Tersembunyi di antara kebingungan label hutan produksi dan hutan konservasi, terdapat konflik yang secara perlahan meningkat tajam yang mengancam nyawa hidup orang - orang. Inilah waktunya bagi kita semua untuk tahu.

Konflik Tesso Nilo

Konflik horizontal yang terjadi di Tesso Nilo disebabkan oleh masalah - masalah yang belum terselesaikan antara petugas berwenang TNTN dengan masyarakat lokal danatau masyarakat adat imnfmyang hidupnya bergantung pada hutan tersebut. Mandat petugas berwenang untuk menjaga keaslian susunan hutan Tesso Nilo memposisikan mereka berhadapan dengan kebutuhan masyarakat lokal untuk bercocok tanam berbagai tanaman seperti karet, cokelat, dan kelapa sawit di area sekitar. Sebagai konsekuensinya, konflik diantara keduanya tidak dapat terhindarkan. Hal seperti inilah yang persis terjadi padalahan - lahan terbuka yang ditinggalkan oleh berbagai perusahaan seperti PT Dwi Marta dan PT Nanjak Makmur, setelah TNTN dikonversi menjadi sebuah kawasan konservasi.

Menurut pijakan hukum yang ada, luasan lahan terbuka tersebut seharusnya menjadi konservasi. Namun ketidaktahuan masyarakat dan melihat potensi kesempatan yang ada, ribuan masyarakat setempat mulai mendayagunakan lahan tersebut menjadi lahan pertanian berskala kecil. Langkah-langkah penegakan hukum menjadi pilihan respon dari pada petugas lokal seperti memenjarakan pelaku dan memberlakukan denda yang cukup besar sebagai bentuk retribusi. Masyarakat kemudian membalas denganbentuk reaksi agresif yang tak terkontrol, penyerangan fisik kepada petugas patroli, hingga penculikan untuk penukaran dengan narapidana.

Meskipun tidak pernah sampai bereskalasi menjadi konflik terbuka siklus saling berbalas reaksioner ini terus berlangsung dan menyumbang tahun-tahun penuh ketegangan di tingkat akar rumput. Kaum Ayah dan kakak diculik petugas dipukuli dan dan keluarga dalam keadaan frustasi. Baru pada tahun 2015 muncul berbagai komitmen yang menggantikan pendekatan litigasi salah satunya pendekatan resolusi konflik. Meskipun konflik masih berlangsung, besar harapan masyarakat agar pendekatan resolusi konflik pada akhirnya akan menyinarkan warna berbeda pada gambar yang serba salah ini.

Siapa yang bersalah?

Konflik horizontal yang terus terjadi ini menarik perhatian berbagai pihak. Akademisi, reporter, dan LSM mempertanyakan hal yang sama, “Siapa yang bersalah?” Telah banyak upaya dilakukan untuk menemukan akar penyebabnya. Dari kesimpulan yang telah dibuat, ada yang berargumentasi bahwa kesalahan terletak pada masyarakat lokal yang serakah dan mementingkan dirinya sendiri. Sebagian lain percaya bahwa konflik disebabkan oleh petugas berwenang yang memilih untuk memenjarakan anggota masyarakat dengan diskresi yang terbatas dan reaksi agresif yang terus meningkat. Tapi apakah ini benar karena kesalahan merekaorang - orang yang hanya berjuanguntuk bertahan hidup- ? Atau apakah benar ini buah dari ketidakhati-hatian petugas yang sedang melakukan pekerjaannya ?

Riset dan studi terbaru mungkin dapat menyediakanjawabannya. Menurut riset - riset tersebut, alasan utama mengapa konflikdapat terjadi adalah tumpang tindihnya penerbitan izin penggunaan lahan dan koordinasi antar otoritasyang berwenang. Pemerintah baik tingkat pusat, daerah dan kabupaten menerbitkan izin penggunaan lahan orang yang berbeda – beda sehingga membuat banyak pihak merasa bahwa mereka adalah pemilik lahan yang sebenarnya. Sebagai konsekuensinya, konflik tidak dapat terhindarkan.

Dalam kasus konflik TNTN, tumpangtindih ini terjadi di antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Indiragiri Hulu. Pemerintah Provinsi Riau menerbitkan izin konservasi bagi TNTN untuk melindungikeanekaragaman hayati TNTN . Menurut berbagai riset, TNTN adalah habitat bagi satwa langka Gajah Sumatera yang terkenal di duniainternasional sebagai spesies penting yang harus dilindungi. Spotlight internasional ini menekan pemerintah pusat untuk melakukan tindakan untuk melindungi binatang ini dan sebagai latar belakang terbitnya izin konservasi. Meski demikian, izin tersebut bertentangan dengan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Indiragiri Hulu.

Ekonomi Politik dari Izin Penggunaan Lahan

Pemerintah Kabupatan Pelalawan dan Indiragiri Hilu telah menerbitkan izin migrasi bagi komunitas - komunitas agar mereka dapat menetap di area TNTN. Ada dua alasan bagi hal ini. Pertama, pemerintah ingin meningkatkan elektabilitasnya saat masa - masa pemilu daerah. Untuk meningkatkan jumlah pemilihnya, mereka memberikan izin migrasi bagi orang - orang dengan harapan mereka akan membalasnya dengan memilih petugas kepemerintahan tersebut. Adanya rasa keharusan untuk membalas budi membuat cara tersebut terus sukses.

Kepentingan kedua pemerintah terdapat pada fakta bahwa sebelum diterbitkannya SK 225/2004 dan SK 663/2009, TNTN adalah hutan produksi bagi perusahaan - perusahaan seperti PT Inhutani IV dan PT Siak Raya. Dalam rangka meningkatkan tingkat produktivitas hutannya, pemerintah diharuskan untuk menyuplai buruh. Oleh karena itu, pemerintah memberikan izin bagi orang - orang untuk bermigrasi ke area - area tersebut. Sekarang, meskipun pemilu daerah telah lewat dan perusahaan - perusahaan telah meninggalkan TNTN, izin - izin ini masih berlaku. Keluarga - keluarga ini, karena telah meninggalkan segalanya di tempat asalnya, mereka terpaksa tinggal dan bergantung pada pertanian dan perkebunan di kawasan hutan TNTN untuk bertahan hidup.

Dapatkah Kita Mengakhiri Ini?

Apa yang terjadi dilapangan adalah potret bahwa, badan pemerintahan dengan tingkat kewenangan yang berbeda - beda dengan kepentingan yang berbeda - beda pula menyebabkan tumpang tindih hak atas tanah pada area yang sama dan pada akhirnya menyebabkan konflik seperti yang terjadi pada TNTN. Izin - izin yang diterbitkan memberikan rasa keabsahan bagi pihak yang terlibat untuk mengklaim hak penggunaan atas tanah tersebut. Hal ini kemudian memicu persaingan antar pihak - pihak tersebut untuk akhirnya mempertahankan dirinya dari satu sama lain.

Implementasi yang menguntungkan setiap pihak adalah solusi. Kita dapat melihat contoh dari upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi perseteruan sebuah lahan sebesar 3000 hektar di desa Air Hitam dan Kembang Bungo. Namun ini hanyalah sebuah usaha kuratif. Untuk membuatnya berkelanjutan, Indonesia membutuhkan untuk melanjutkan reformasi struktural demi menjamin koordinasi antar tingkat pemerintahan. Termasuk didalamnyapenyatuan kepentingan atau pun regulasi yang lebih ketat demi memastikan bahwa kepatuhan tiap jenjang pemerintahan. Terlepas dari itu semua, jika kita ingin melindungi hidup orang - orang dan menghapuskan torehan warna merah hingga bersih, maka inilah saatnya mengatur kekacauan yang teratur ini.


Pustaka:

Penulis : Alif Satria (Intern pada Program UNDP REDD+ Indonesia, saat ini tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Hubungan Internasioal, UGM)
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Penerjemah: Ibrahim Panji Indra (Intern pada Program UNDP REDD+ Indonesia, saat ini tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Kriminologi, UI)
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016