Kerangka Nasional Resolusi Konflik: Jalan yang Panjang Menuju Perdamaian

Prosedur yang jelas terkait proses resolusi konflik di Indonesia dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dalam menyelesaikan konflik tenurial. Konflik yang terselesaikan dengan adil akan memperkuat posisi akses kelola masyarakat akan hutan. Ilustrasi: Masyarakat memanfaatkan hasil hutan sebagai salah satu bahan kerajinan di Berau, Kalimantan Timur. Kredit foto: Program UNDP REDD+ Indonesia

Pasca krisis kebakaran hutan dan asap terbesar di 2014, Jokowi bergerak cepat untuk memperkuat peraturan-peraturan terkait izin konsensi lahan gambut, hutan, dan minyak kelapa sawit. Pada Bulan November 2015, setelah bencana tersebut, Jokowi telah melarang pembukaan dan konversi lahan gambut padat karbon di seluruh Indonesia. Pada Bulan April 2016, Jokowi menindaklanjuti larangan tersebut dengan merencanakan pemberlakuan moratorium bagi perizinan kelapa sawit dan pertambangan. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Jokowi tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama yang disebabkan oleh penghitungan ganda lahan konsensi dan kegagalan pengendalian pemberian izin pembukaan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi oleh Pemerintahan Jokowi tak hanya berasal dari rencana moratorium dan pencegahan kebakaran hutan. Ia harus menghadapi isu kepemilikan lahan yang berujung pada konflik horizontal antarkomunitas atau konflik dengan perusahaan dan Negara. Menurut data KPA, pada tahun 2013 terdapat 369 konflik agraris yang tercatat di Indonesia, meliputi luas wilayah sekitar 1.2 juta hektar. Presentase konflik terbesar terjadi di sektor perhutanan, yakni 31 konflik yang melibatkan jumlah tol sekitar setengah juta hektar. Sementara itu, Komnas HAM (2012) mencatat adanya 738 kasus konflik tenurial yang terkait dengan sumber daya alam. Konflik-konflik tenurial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi, penundaan pelaksanaan proyek-proyek lingkungan, dan penurunan kepercayaan terhadap otoritas negara dan sistem hukum. Kini, proses resolusi konflik belum cukup produktif dalam hal menghasilkan resolusi yang berfungsi bagi pihak-pihak yang berkonflik karena belum adanya mekanisme dan sistem representasi yang jelas.

Halangan Dalam Resolusi Konflik
Beberapa studi kasus mengindikasikan bahwa kegagalan proses mediasi konflik disebabkan oleh ketiadaan mediator yang kuat dan dapat dipercaya, sistem representasi yang jelas, dan komitmen dari pihak-pihak yang berkonflik untuk berkompromi demi mendapatkan solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Contoh kasus dari Taman Nasional Tesso Nillo menunjukkan bahwa proses mediasi bahkan belum bisa dimulai karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal yang menghendaki penggunaan sebagian lahan taman nasional sebagai perkebunan karet. Pemerintah, bahkan sebelum proses mediasi dimulai, telah bersikap dingin terhadap permintaan masyarakat lokal tersebut, sehingga proses resolusi konflik menjadi stagnan. Apabila mediator tidak memiliki kredibilitas, sulit untuk mengajak masyarakat lokal untuk menghadiri proses mediasi.

Tak bisa dipungkiri bahwa proses resolusi konflik mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk melalui fase yang rumit dan memakan banyak waktu. Idealnya, sebelum mediasi dilakukan di atas meja negosiasi, harus ada sistem representasi yang jelas dan keseimbangan kekuatan (power balance) di antara pihak-pihak yang terlibat. Keseimbangan kekuatan dalam proses mediasi mencakup kemampuan pemerintah untuk mendengarkan permintaan masyarakat lokal dan tak hanya bergerak sebagai institusi otoritatif yang tidak berniat untuk menampung aspirasi yang logis dari masyarakat lokal. Lebih lanjut, proses mediasi memiliki posisi yang sangat penting dalam konflik tenurial karena merupakan proses manajemen konflik yang tak hanya bertujuan untuk mengakhiri kekerasan, tapi juga menghasilkan solusi jangka panjang yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kepercayaan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan entitas swasta. Maka, pemerintah harus mengubah strategi pendekatan komunitas yang dilakukan dalam proses resolusi konflik untuk mencapai win-win solution dan bukan kendali penuh yang dimiliki pemerintah atas lahan konflik.

Kerangka Nasional Resolusi Konflik: Suatu Keharusan
Solusi untuk mengatasi halangan dalam proses resolusi konflik adalah terbentuknya suatu kerangka nasional yang memiliki sistem yang jelas dan efektif, serta dapat digunakan dalam tiap konflik tenurial yang ada. Pada bulan Maret lalu, UNDP REDD+ Indonesia dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan rapat penyusunan kerangka nasional resolusi konflik. Rapat tersebut menghasilkan arahan yang jelas bagi pembentukan kerangka tersebut: kerangka nasional akan membagi proses manajemen konflik dimulai dari proses pelaporan, asesmen (dilakukan oleh asesor), mediasi, hingga pemantauan dan mekanisme evaluasi implementasi resolusi.

Selain itu, penting untuk diketahui bahwa kerangka tersebut akan mewajibkan pihak-pihak yang terlibat, terutama masyarakat lokal untuk menentukan perwakilan mereka dan Alternatif Terbaik bagi Kesepakatan yang Sedang Dinegosiasikan (Best Alternative to The Negotiated Agreement (BATNA)) sebelum mereka memasuki proses negosiasi. Kedua hal ini ditujukan agar setidaknya pihak masyarakat lokal dapat menentukan tipe-tipe resolusi yang mereka inginkan. BATNA memiliki peran penting bagi masyarakat lokal karena BATNA memungkinkan mereka untuk menentukan tipe-tipe hasil yang mereka harapkan dari proses negosiasi sehingga apabila suatu kesepakatan tidak berhasil dicapai, mereka mampu menolak resolusi yang lebih buruk apabila dibandingkan dengan skenario BATNA yang mereka miliki. Dalam skenario di mana masyarakat lokal telah menentukan BATNA mereka, proses mediasi akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi.

Selain itu, kerangka tersebut memberikan perincian mengenai empat macam resolusi konflik: resolusi berdasarkan hukum (mengikuti peraturan Negara), perhutanan sosial, wilayah enklave (lahan menjadi milik masyarakat lokal), atau tipe resolusi lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkonflik. Lebih lanjut, kerangka tersebut telah menyusun mekanisme yang jelas terkait proses seleksi mediator. Mediator harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan konflik tersebut, serta mediator haruslah entitas yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Terakhir, kerangka tersebut juga akan menyediakan alternatif terkait sistem pelaporan konflik bagi masyarakat lokal dengan menggunakan internet. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan respon terhadap konflik dengan cepat.

Keberadaan Kerangka Nasional Resolusi Konflik tidak akan mampu untuk langsung mengakhiri seluruh konflik tenurial yang terjadi di Indonesia. Namun demikian, kerangka ini akan memberikan prosedur yang jelas terkait proses resolusi konflik di Indonesia dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah dalam menyelesaikan konflik tenurial. Nantinya, kerangka ini akan menjadi potongan terakhir yang akan menyempurnakan upaya untuk mencapai resolusi konflik yang produktif, adil, dan memiliki efek jangka panjang.

Penulis: Terry Muthahhari, interns pada Program UNDP REDD+ Indonesia. Penulis merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Penerjemah (Inggris-Indonesia): Gabriel C. Wajong, interns pada Program UNDP REDD+ Indonesia. Penerjemah sekarang ini masih menjalankan studi pada Program Studi Psikologi, Universitas Indonesia. Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.