Perwujudan Impian Hijau Jokowi: Jalanan Terjal Menuju 2030

Pada musim kemarau panjang 2015, Asia Tenggara ditutupi oleh kabut gelap dan beracun yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan masif yang tak terkendali di daerah Sumatra dan Kalimantan. Kehancuran lingkungan tersebut menyebabkan 500.000 orang menderita infeksi saluran pernapasan dan ribuan anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah. Aktifitas-aktifitas ekonomi lumpuh karena harga barang-barang pokok meningkat secara drastis sehingga masyarakat lokal tidak dapat mengakses kebutuhan dasar. Kerusakan lingkungan karena kebakaran hutan dalam skala ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya kerusakan nyata yang menimpa hutan dan lahan gambut, kebakaran hutan mengakibatkan terlepasnya 1.100 juta ton karbon ke atmosfer. Dalam menanggapi bencana ini, Jokowi telah menunjukkan komitmennya untuk membangkitkan inisiatif politik untuk menghentikan deforestasi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan lokal.

Impian Hijau dari Paris

Dalam perhelatan COP 21 yang dilaksanakan 12 Desember lalu di Paris, 197 negara telah mengadopsi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) ke dalam UNFCCC. Indonesia telah menunjukkan ambisi impian hijaunya untuk mencapai reduksi emisi sebesar 29% dengan skenario business as usual pada tahun 2030. Komitmen tersebut juga terkandung di dalam UN Sustainable Development Goals, yakni untuk menghentikan deforestasi pada tahun 2020. Dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC) yang dikumpulkan oleh Indonesia ke UNFCCC pada Oktober 2015, pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya kerja sama multisektor antara swasta, institusi pemerintah, serta komunitas lokal. Indonesia memberikan penekanan atas strateginya untuk fokus pada upaya mencegah deforestasi dari aktifitas konversi lahan gambut/hutan.

”Saya berharap agar kita semua dapat menjadi bagian dari solusi, untuk membuat bumi ini menjadi lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak kita, untuk membuat bumi ini menjadi tempat yang sejahtera bagi kehidupan mereka” – Joko Widodo

Jokowi juga telah menyampaikan komitmennya untuk melakukan upaya signifikan dalam hal konversi sumber-sumber energi yang sudah ada menjadi energi alternatif yang terbarukan untuk menurukan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan aneka ragam energi terbarukan yang tersedia di Indonesia, Pemerintahan Jokowi menjanjikan bahwa 25% persediaan energi akan berasal dari sektor energi terbarukan pada tahun 2025. Jokowi juga mengingatkan pentingnya komitmen finansial dari negara maju dalam hal memberikan bantuan finansial dan transfer teknologi.

Inisiatif Politik yang Terbarukan

Beberapa bulan setelah pidato impian hijaunya di COP 21, Jokowi menunjukkan bahwa ia tidak ingkar janji karena sudah ada kebijakan nyata yang dijalankan. Dalam acara REDD+ Oslo Exchange, Jokowi dipuji karena kemampuannya untuk mengaplikasikan peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk meregulasi penggunaan hutan, pengakuan serta perlindungan masyarakat adat.

Perdana Menteri Finlandia memuji keputusan yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi untuk mengaplikasikan moratorium perizinan konsensi lahan hutan dan gambut. Selain itu, Jokowi juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut untuk memastikan proses perbaikan lahan gambut yang berkelanjutan.

Jokowi juga sukses membangun komitmen yang lebih kuat dan nyata dari pemerintah-pemerintah lokal untuk lebih waspada terhadap kebakaran hutan sebagai penyebab utama deforestasi di musim kemarau yang panas. Sebagai contoh, Pemerintah Sumatra Selatan telah memulai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dengan cara mengadakan perangkat pelaporan dan checkpoint pengawasan untuk melaporkan titik-titik api. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menerima bantuan infrastruktur dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional dalam bentuk helikopter water bombing sebagai tanggapan yang cepat terhadap titik-titik api yang muncul.

Untuk menyelesaikan konflik lahan, Jokowi akan mengaplikasikan Kebijakan Satu Peta yang ambisius untuk mereformasi sistem pemerintahan dan penanganan konflik lahan antara pihak-pihak yang bertikai. Jokowi juga harus menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya pencegahan deforestasi. Jokowi telah bangun dari tidurnya dan menyadari bahwa target reduksi emisi karbon yang ambisius hanya dapat dicapai lewat kebijakan-kebijakan nyata yang melibatkan pemerintah lokal secara aktif.

Peran Inisiatif REDD+

Komitmen kelingkunganan Jokowi harus dapat menemukan keseimbangan dengan rencana ekonomi di pemerintahannya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar angka kemiskinan dapat turun sebesar 4% pada tahun 2025. Pendanaan yang dijanjikan Pemerintah Norwegia bagi Indonesia telah cukup membantu dengan cara setidaknya menjamin kemampuan finansial Indonesia dalam mencegah deforestasi. Pemerintah Norwegia telah berkomitmen untuk membantu menghentikan deforestasi lewat inisiatif REDD+ (Reducing Emission from Deforestastion and Land Degradation). Tujuan utama REDD+ adalah menyediakan insentif ekonomi yang positif bagi masyarakat lokal di negara berkembang untuk melindungi hutan sebagai cara menurunkan emisi karbon. Sayangnya, penelitian yang baru dilakukan oleh CIFOR menemukan bahwa insiasi proyek REDD+ kerap kali membebani pemerintah nasional dan lokal.

Vidar Helgesen, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, di acara Oslo REDD Exchange 2016 di Norwegia, menekankan komitmen Norwegia dalam mencegah deforestasi dengan kontribusi dari Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia

Perhitungan kompensasi dari biaya peluang yang dikeluarkan saat masyarakat lokal memilih untuk melaksanakan proyek REDD+ juga menghadapi tantangan yang nyata. Dengan mempertimbangkan kelemahannya, REDD+ tetaplah sebuah skema yang paling realistis dan akomodatif terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya mencegah deforestasi. Penting untuk diingat bahwa REDD+ bekerja dengan mekanisme berbasis hasil (result-based mechanism), sehingga harus dipastikan bahwa proyek-proyek REDD+ menghasilkan kemajuan yang nyata. Pemerintah Norwegia telah menunjukkan komitmen serta memberikan bantuan secara konsisten untuk memastikan kesuksesan insiatif-inisiatif REDD+.

Delapan bulan setelah Indonesia menginisiasikan impian hijaunya pada bulan Oktober 2015 kepada UNFCCC, Jokowi telah bergerak ke arah yang tepat dengan menginisiasikan beragam kebijakan yang bertujuan mencegah deforestasi dengan menargetkan akar permasalahannya. Besar kemungkinannya bahwa bumi yang sejahtera, sehat dan hijau yang ia sebut dalam pidatonya di COP21 Paris bukanlah impian utopis semata, namun merupakan suatu realita yang dapat ditinggali oleh anak-anak kita beberapa dekade depan.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016