• KABAR
Mediasi konflik antara Orang Rimba dan PT. Wana Perintis. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan tiga kali pertemuan mediasi. Proses mediasi dihadiri oleh para pihak yang meliputi KLHK, Komnas HAM, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Kabupaten.
Memfasilitasi proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terpadu bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal Penegakan Hukum, KLHK. Penyusunan rancangan Perpres ini melibatkan 2 tenaga ahli dari Universitas Parahyangan Bandung.
Fasilitasi proses komunikasi dengan pemerintah daerah di 6 provinsi, melalui serangkaian pertemuan koordinasi di pusat (Jakarta) dan di daerah. Tahapan penting dari proses engagement ini adalah pembaharuan penandatanganan MoU dengan pemerintah daerah.
Kegiatan komunikasi dan media outreach dilaksanakan di bawah koordinasi dengan tim dari Biro Humas pada Sekretariat Jenderal KLHK, dan dengan Staf Ahli Menteri LHK.
Dukungan operasional kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan iklim, yang dikoordinasikan langsung di bawah Dirjen PPI, dan dilaksanakan bersama direktorat teknis terkait.
Kejadian kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 telah menempatkan Indonesia di pusat perhatian media baik nasional maupun internasional karena besaran dampak yang ditimbulkannya. Dampak langsung diantaranya adalah terganggunya kondisi kesehatan, siklus pertanian, jalur transportasi dan aktivitas publik lainnya seperti kegiatan pendidikan.
share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016