Perhutanan Sosial

Sarik Atas, Nagari Sarik Alahan Tigo (Santiago), Kecamatan Hiliran Gumanti, di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat menjadi potret nyata kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh kearifan lokal. Ada sejumlah pemuda yang menginisiasi sebuah Perkumpulan Petani Organik yang membudidayakan padi organik. Mereka menjaga tanah, hutan, sungai, dan lingkungan mereka agar tidak rusak melalui pertanian organik. Mereka juga memiliki Lubuk Larangan dimana ada ribuan ikan liar yang hidup bebas tanpa ada pencemaran sungai. Masyarakat setempat dilarang mengambil, memancing, atau meracun ikan di sungai Hiliran Gumanti itu kecuali satu kali dalam setahun. Sekalipun tinggal di daerah kaki bukit terpencil, pikiran mereka sangat inovatif. Mereka juga memiliki kincir air penghasil listrik yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar sampai akhir 2013 ketika PLN masuk ke nagari itu. Alam Santiago tetap terjaga kelestariannya karena kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat setempat. (Foto: Leo Wahuyudi S)

Prinsip penting dalam proses distribusi manfaat kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+) adalah adanya perubahan paradigma bahwa masyarakat akan menjadi subyek dari suatu program maupun kebijakan. Hal ini mengandung arti masyarakat selain berhak mendapatkan manfaat juga berkewajiban untuk ikut menjamin keberhasilan program.

Prinsip ini kemudian menjadi jiwa dalam program Perhutanan Sosial dari Proyek REDD+ UNDP Indonesia – KLHK. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Indonesia telah mentargetkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Target 12,7 hektar ini merupakan bagian perwujudan NAWACITA 7 yaitu kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan telah tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019.

Tepat sasaran adalah kata kunci dari arahan Presiden RI – Joko Widodo terkait program Perhutanan Sosial. Namun proses penerusan informasi secara parsial dan keterbatasan masyarakat mengakses informasi seringkali membuat inisiatif Pemerintah terhenti di tengah jalan atau tidak tepat sasaran.


Read More
  • Perhutanan Sosial
Terdapat 3 opsi/pilihan menyelesaikan konflik di TNTN. Pertama, melakukan restorasi dan rehabilitasi di areal overlap dan ruang kosong seluas 3000 ha yang akan dijadikan model lahan rehabilitasi di Desa Lubuk Kembang Bungan dan Desa Air Hitam.
Perubahan iklim tidak boleh dibiarkan, karena akan membahayakan banyak orang. Ungkapan ini muncul dari Beteduh, 17, seorang remaja Orang Rimba dari Kelompok Kedundong Mudo di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Kabupaten Sarolangun, Jambi.
share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016