Tanya & Jawab

Terkait REDD+

Apakah REDD+ itu?

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) adalah langkah-langkah pengurangan emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi lahan dengan mengintegrasikan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok hutan karbon. Sebagai sebuah mekanisme global, REDD+ memberikan kesempatan unik bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki wilayah hutan yang luas dan sedang mengalami ancaman deforestasi untuk memperoleh insentif positif dari menjaga kelestarian hutan.

Implementasi skema REDD+ dirancang untuk dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kesejahteraan yang berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Bagaimana REDD+ bekerja?

REDD+ bekerja dengan pelibatan para pihak dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan. Suara dari masyarakat, penduduk asli dan komunitas tradisional dijadikan pertimbangan dalam inisiatif dalam pengembangan aktivitas pengurangan emisi dengan memberikan masukan dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan sekaligus memastikan hak mereka terjamin.

REDD+ bekerja dalam kerangka pembangunan rendah karbon yang menjaga kelestarian alam Indonesia dengan sinergi pertumbuhan ekonomi dan penurunan emisi. Kinerja para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut tersebut akan diukur dalam arti pengurangan emisi aktual dan dalam kaitannya dengan perubahan kebijakan dan reformasi kelembagaan yang diperlukannya. Hasil pengukurannya kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam mekanisme "pembayaran berbasis kinerja" yang diusung oleh inisiatif REDD+.

Siapa saja yang menjadi penerima manfaat REDD+?

Prinsip skema REDD+ menekankan distribusi manfaat secara adil dan merata dari upaya menjaga kelestarian hutan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan perbaikan lingkungan. Masyarakat setempat dan masyarakat di sekitar hutan yang menjadi tempat kegiatan REDD+ akan menjadi penerima manfaat sekaligus penggerak kegiatan REDD+.

Distribusi manfaat hutan yang adil dan tepat sasaran dipandang sebagai salah satu bentuk keberhasilan pelaksanaan REDD+ dalam menciptakan sistem perekonomian inklusif yang akan mensejahterakan masyarakat yang penghidupannya bergantung pada hutan. Desain strategi REDD+ yang sah menyertakan pedoman dan pengamanan yang memastikan bahwa manfaat REDD+ akan menyentuh masyarakat yang menjaga dan melindungi hutan dan keragaman hayati.

Apa yang sudah dicapai dari pelaksanaan inisiatif REDD+ hingga hari ini?

Inisiatif REDD+ di Indonesia telah menyusun Strategi Nasional REDD+ yang disahkan pada September 2012. Strategi Nasional REDD+ Indonesia adalah yang pertama di Indonesia yang disusun demi pencapaian target pengurangan emisi di Indonesia dengan mencakup 5 pilar sebagai panduan implementasi yaitu penguatan institusi, kerangka peraturan dan hukum serta program starategis bagi perubahan hingga budaya dan paradigm kerja hingga pelibatan para pemangku kepentingan.

Strategi Nasional tersebut kemudian menjadi panduan bagi implementasi skema REDD tingkat nasional dan secara pararel diturunkan dalam strategi daerah yang memuat karakteristik tertentu daerah.

Pada akhir fase 1 (Fase Persiapan) Badan Pengelola REDD+ berhasil dibentuk sebagai badan REDD+ khusus tingkat nasional pertama di dunia. Badan Pengelola ini mengusung mandat dan menjadi tulang punggung bagi transisi Indonesia menuju pertumbuhan yang rendah karbon.

BP REDD+ segera bergerak cepat dan melibatkan diri pada berbagai tingkatan dan isu terkait melalui strategi integrase tematik di berbagai Kementerian dan Lembaga. Kolaborasi bersinergis ini mendorong beberapa inisiatif perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia seperti Moratorium Hutan dan Lahan Gambut, Satu Peta, Penegakan Hukum dan Resolusi Konflik hingga akumulasi dari upaya parsial terhadap Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai implementasi MK 35.

Sebeum penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, inisiatif REDD+ di Indonesia melalui BP REDD+ juga telah menyusun dokumen pendanaan REDD+ Indonesia atau dikenal dengan FREDDI, menyusun kerangka pengaman implementasi REDD+ Indonesia dan dokumen panduan untuk kegiatan MRV REDD+ di Indonesia.

Siapa yang mendanai kegiatan program REDD+ di Indonesia?

Kegiatan REDD+ di Indonesia didanai melalui komitmen Surat Niat (Letter of Intent atau LoI) antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Norwegia yang ditandatangani pada 26 Mei 2010. Berdasarkan Surat Niat tersebut Pemerintah Kerajaan Norwegia akan memberikan kontribusi kepada Indonesia berdasarkan pengurangan emisi yang terverifikasi yang sejalan dengan skema REDD+ dengan nilai komitmen USD 1 milliar yang terbagi dalam beberapa termin.

Sejalan dengan perkembangannya, telah juga dipikirkan untuk menaikan skala keluaran program terkait REDD+ dengan menggunakan mekanisme “insentif berbasis performa”. Mekanisme ini dipilih dengan menentukan target pembayaran yang merefleksikan target pengurangan emisi yang disepakati. Hal ini membuka negoisasi untuk mendapatkan pilihan terbaik dan paling memungkinkan untuk dilaksanakan melalui pelibatan para mitra lainnya.



Terkait keberlanjutan REDD+ setelah penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bagaimana posisi REDD+ setelah proses penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?

Sejak penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, inisiatif REDD+ berada dalam pengurusan dan arahan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelengkapan lembaga Badan Pengelola REDD+ Indonesia selanjutnya dikembalikan ke Pemerintah Indonesia dan kepemimpinan kegiatan terkait REDD+ dilebur dalam rencana kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah kepemimpinan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Apa program REDD+ Indonesia selanjutnya?

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain pemikiran ulang strategi pelaksanaan kegiatan REDD+ demi pencapaian optimal target komitmen pengurangan emisi Indonesia melalui sektor penggunaan lahan.

Melalui pertimbangan strategis dengan para mitra disepakati bahwa pada masa transisi memasuki Fase 2 ini akan dilaksanakan 6 kegiatan prioritas yang akan dilakukan di provinsi mitra, yaitu pencegahan kebakaran lahan dan hutan; reformasi penegakan hukum; resolusi konflik; pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat; perhutanan sosial; serta penguatan kelembagaan, komunikasi, kampanye dan pelibatan para pihak.

Fase ini akan berakhir pada akhir tahun 2016.

Bagaimana REDD+ menentukan provinsi mitra bagi implementasi program REDD+?

Program UNDP REDD+ Indonesia menentukan provinsi mitra berdasarkan perkiraan kontribusi emisi yang disumbangkan dan beberapa kriteria kunci terkait yaitu seperti pemetaan potensi kerentanan wilayah, penilaian potensi kemampuan masyarakat dan identifikasi para mitra pelaksana. Dari serangkaian penilaian tahapan tesebut akhirnya ditentukan provinsi mitra yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan jangka pendek (kurang lebih 8 bulan) program UNDP REDD+ Indonesia yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selanjutnya akan dikembangkan dan diperluas cakupannya ke wilayah/provinsi terdampak lainnya pada pertengahan 2016 melalui kegiatan fase II.

Bagaimana menjaga pelaksanaan REDD+ agar tidak membahayakan program konservasi dan perlindungan lingkungan lain maupun masyarakat sekitar?

Implementasi REDD+ di Indonesia mencakup penyusunan kerangka pengaman (safeguard) sebagai bagian dari tata kelola lingkungan yang memenuhi standari akuntabilitas dan transparansi serta dipastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif dari sisi sosial dan lingkungan.

Instrumen kerangka pengaman atau yang disebut juga dengan “safeguards” merupakan upaya dini untuk memastikan kegiatan REDD+ tidak melawan atau menyimpang dari tujuannya sendiri. Fungsi yang ingin dicapai dari instrumen kerangka pengaman ini adalah perlindungan.

Beberapa poin yang harus diperhatikan adalah menjunjung keadilan gender, menjamin keanekaragaman hayati, mampu membangun rasa kepemilikan dari semua kalangan terutama komunitas, sederhana instrumennya dan tidak hanya merujuk kepada kesepakatan dan hukum internasional tapi juga hukum nasional dan akomodatif terhadap keberagaman situasi lokal.



Terkait hutan dan lahan gambut Indonesia

Berapakah keluaran emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia?

Berdasarkan dokumen FREL yang dikoordinasi dan disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), rerata deforestasi tahunan di Indonesai selama 1990-2012 adalah 918.678 hektar dengan keluaran emisi sebesar 293 MtCO2e setiap tahunnya. Pada periode yang sama, tingkat degradasi hutan tahunan lebih rendah yaity 507.486 hektar per tahun, dengan emisi 58 MtCO2e per tahun.

Emisi tambahan dari dekomposisi gambut sebagai damapak dari aktivitas degradasi hutan serta hutan sekunder yang tersisa, dimulai dari 151 MtCO2e per tahun pada 1990 – 1991 bertambah menjadi 226 MtCO2e per tahun pada 2011 – 2012.

Perhitungan total emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan dekomposisi gambut untuk 2013 adalah 0,568 GtCO2e dan diproyeksikan menjadi 0,593 GtCO2e pada tahun 2020.

Bagaimana REDD+ dapat menyelamatkan hutan dan lahan gambut Indonesia?

REDD+ di Indonesia tidak sekedar karbon. Penerapan REDD+ di Indonesia secara lebih luas berperan sebagai katalis pembangunan rendah karbon yang lebih lestari yang mengharuskan pengarusutamaan inisiatif REDD+ dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah. Dalam strategi nasional REDD+, dijabarkan tiga program strategis yaitu pengelolaan lanskap berkelanjutan, pelaksanaan sistem ekonomi pemanfaatan sumber daya alam secara lestari serta konservasi dan rehabilitasi.

Ketiga program strategis tersebut dirancang untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dari tindakan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bersifat lestari termasuk melindungi keberadaan hutan dan lahan gambut yang masih tersisa di Indonesia dari dampak eksploitasi jangka pendek.

Penerapan program REDD+ memungkinkan aksi penyelamatan wilayah hutan yang paling terancam melalui inventarisasi wilayah terdegradasi dan penyiapan sistem basis data terkait MRV, penyelarasan ulang kawasan dan status hutan sesuai RTRW hingga mengedepankan praktek konservasi berbasis kearifan lokal yang mengedepankan pelibatan secara partisipatif dari semua pihak.



Terkait target pengurangan emisi Indonesia

Bagaimana REDD+ dapat membantu pencapaian target pengurangan emisi Indonesia?

Sektor perubahan lahan adalah kontributor utama dalam keluaran emisi Indonesia. Hal ini terkait dengan kerentanan posisi Indonesia yang memiliki tutupan hutan tropis hampir separuh dari luas daratannya dan ditambah lagi dengan luasan lahan gambut dibawahnya. Sehingga kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan akan secara signifikan memperbesar peluang Indonesia untuk mencapai target komitmen pengurangan emisi Indonesia.

Sebagai langkah strategis pertama, Indonesa secara sukarela telah menyusun dokumen National Forest Reference Emission Level (FREL) untuk Deforestasi dan Degradasi Hutan sebagai acuan bagi skema pembayaran berdasarkan kinerja dari berbagai aktivitas REDD+ di Indonesia. Dengan penggunaan data tersebut, diharapkan hasil penghitungan emsii dari deforestasi dan degradasi hutan akan lebih kuat (robust) karena sudah mengakomodasi vasiasi lokasi dan waktunya.

Implementasi program strategis REDD+ akan menjadi jaminan atas pengelolaan hutan dan lahan gambut yang sistematis secara memungkinkan pengelolaan secara berkelanjutan yang mana menjadi prasyarat utama dalam pengurangan emisi hutan dan lahan.



Terkait pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Bagaimana REDD+ dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan?

REDD+ tidak hanya mengenai mempertahankan modal dasar sumber daya alam yang sehat namun juga mengenai bagaimana menghasilkan keuntungan yang lebih besar melalui cara-cara inovatif untuk menciptakan nilai tambah yang ramah iklim, utamanya bagi ekonomi pedesaan Indonesia. Beberapa inisiatif telah digagas oleh REDD+ Indonesia untuk merealisasikan investasi ramah lingkungan, antara lain pada New York Declaration on Forest di Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Iklim (US Climate Summit).

REDD+ terus mengupayakan terbentuknya ekosistem lokal yang kuat dengan inovasi yang dapat memperkuat pembangunan perdesaan dan memiliki potensi untuk diperluas.

Sebuah kolaborasi antara Satuan Tugas REDD+ dengan Kementerian Pertanian pada Fase I REDD+ menunjukkan harmonisasi dari praktek tumpang sari di atas lahan gambut yang telah terdegradasi seluas 100 hektar di Desa Jabiren Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Di atas lahan tersebut komoditas karet ditanam berdampingan dengan buah nanas yang digabungkan dengan penggunaan pupuk yang ameliorant. Ini adalah contoh pengelolaan lahan gambut berkelanjutan sesuai dengan semangat REDD+ dapat berjalan. Dengan inovasi ramah iklim seperti ini, kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan yang berkeadilan dan menjaga lingkungan bisa terwujud.

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016