Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Salah satu tonggak sejarah dalam mengembalikan kedaulatan hak atas hutan kepada masyarakat hukum adat adalah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PIU/2012 pada Maret 2013 yang menetapkan hutan adat tidak lagi sebagai hutan negara. Ini juga menandakan dimulainya era baru dalam upaya melembagakan partisipasi masyarakat hukum adat secara penuh dan efektif dalam pengelolaan sumber daya alam menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Menindaklanjuti dasar hukum tersebut, sembilan kementerian dan lembaga terkait sepakat meluncurkan "Program Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) dengan Skema REDD+" yang akan memberikan kekuatan hukum, panduan penguatan kelembagaan, hingga panduan kerangka kerja bagi setiap pihak dalam pelaksanaan program REDD+ di Indonesia. (Foto: Sekretariat Wakil Presiden)

Masyarakat Hukum Adat telah membuktikan diri sebagai penjaga terbaik hutan. Namun demikian Masyarakat Hukum Adat juga menjadi pihak yang terdampak jika terjadi ketidakseimbangan fungsi hutan. Hutan menyuplai kebutuhan pangan, sumber obat-obatan, sandang hingga memenuhi kebutuhan spiritual dari Masyarakat Hukum Adat. Intinya ada hubungan ketergantungan antara hutan dan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam tataran kebijakan iklim, Masyarakat Hukum Adat termasuk dalam salah satu unsur penting penggerak kebijakan. Untuk melanjutkan tugas ini, hak dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat perlu dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan perubahan iklim dan strategi perlindungan hutan.


Read More
  • PPMHA
Terdapat 3 opsi/pilihan menyelesaikan konflik di TNTN. Pertama, melakukan restorasi dan rehabilitasi di areal overlap dan ruang kosong seluas 3000 ha yang akan dijadikan model lahan rehabilitasi di Desa Lubuk Kembang Bungan dan Desa Air Hitam.
Perubahan iklim tidak boleh dibiarkan, karena akan membahayakan banyak orang. Ungkapan ini muncul dari Beteduh, 17, seorang remaja Orang Rimba dari Kelompok Kedundong Mudo di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Kabupaten Sarolangun, Jambi.
share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016