Reformasi Hukum


Sampai saat ini, Indonesia dengan luas tutupan hutan 98.072,7 juta hektar tetap menyisakan masalah yang tak kunjung usai (Statistik Kehutanan Indonesia 2013) Masalah yang muncul terkait dengan pelanggaran perizinan, pemberian izin, pembalakan liar, perambahan, alih fungsi lahan dan hutan, perusakan hutan dan lahan gambut, sampai pembakaran yang sampai tahun 2015 masih selalu menimbulkan dampak masif terhadap lingkungan.

Selain keterbatasan Undang-Undang Kehutanan, kegagalan dalam menegakkan hukum secara efektif dan konsisten akan makin memperbesar tingkat kerusakan hutan dan lahan gambut dalam skala yang lebih luas. Lemahnya transparansi pengawasan dalam penegakan hukum, tidak adanya database yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mengetahui sepak terjang perusahaan yang diberi izin, belum adanya realisasi kebijakan Satu Peta, juga turut andil dalam silang sengkarut permasalahan kehutanan dan lingkungan. Selain itu, tiadanya efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan juga membuat masalah ini selalu berulang.

Karena itu, Program UNDP REDD+ Indonesia yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan berbagai upaya dan pendekatan untuk menegakkan hukum terhadap berbagai pelanggaran dan kejahatan lingkungan terkait sumber daya alam, lingkungan hidup, hutan, dan lahan gambut.

Upaya-upaya tersebut antara lain dengan tetap menerapkan pendekatan multidoor. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani tindak pidana terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup di atas hutan dan lahan hukum yang mengandalkan berbagai rezim hukum seperti Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tata Ruang, Perkebunan, Pertambangan, Perpajakan, Tidak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keberpihakan Program UNDP REDD+ Indonesia itu juga dibarengi dengan pelatihan terintegrasi kepada aparat penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, penyelidik pegawai negeri sipil dan pegiat lingkungan. Bahkan langkah ini juga disertai upaya mengedukasi para penegak hukum yang pro-lingkungan sehingga muncul istilah jaksa hijau, hakim hijau. Komitmen ini diperlukan agar pelaksanaan REDD+ juga didukung oleh penegakan hukum yang memberikan efek jera yang maksimal kepada pelaku serta efek pencegahan.

Karena itu, harmonisasi antar penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan merupakan suatu hal yang mesti diwujudkan. Persoalan lingkungan bukan lagi suatu hal yang abstrak melainkan nyata dirasakan oleh masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Aceh atas gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT Kalista Alam pada awal 2014 dapat dikatakan sebagai putusan hukum atas kejahatan lingkungan yang pertama kali menjerat korporasi dengan sanksi hukum yang berat. PN Meulaboh menyatakan PT Kalista Alam terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan membakar lahan dan dihukum membayar ganti rugi Rp 114 miliar lebih. Perusahaan sawit ini juga harus mengeluarkan lebih dari Rp 259 miliar untuk memulihkan lingkungan. Perusahaan ini juga dilarang menanam apapun di lahan gambut seluas 1.000 hektar di daerah konsesinya.

 
"Kita berharap keputusan ini menjadi pelajaran baik bagi perusahaan lain atau industri untuk bekerja lebih baik"
(Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup, pada 2014)

Kasus Lingkungan

Menurut Direktur Penanganan, Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK ada 134 pengaduan diterima. Pengaduan kehutanan 173 kasus, terdiri dari konflik tenurial dan inkuiri masyarakat adat. Sedangkan lingkungan hidup 132 kasus, terdiri dari pertambangan, agroindustri, dan manufaktur.

Kejahatan kehutanan yang ditangani KLHK selama 2014-2015 mencakup illegal logging 59 kasus, perambahan 20, penanganan terkait tumbuhan dan satwa liar 27, politically exposed timber industries 2 dan kebakaran 5 kasus.

Dari 90 kasus, 45 masih tahap penyelidikan, penyidikan, serta melengkapi berkas yang kurang untuk naik ke persidangan, 31 kasus P.21 (berkas perkara lengkap), 6 proses persidangan, dan 8 kasus divonis.

(diambil dari: http://www.mongabay.co.id/2015/07/04/soal-penanganan-kasus-kasus-lingkungan-hidup-apa-kata-kementerian-lhk/ )

Referensi terkait:

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016