Dukungan Terhadap Resolusi Konflik


Pembicaraan tentang REDD+ tidak dapat terpisahkan dari wacana penggunaan lahan. Dan dalam kenyataannya isu penggunaan lahan di Indonesia tidak pernah sepi dari konflik. Tumpang tindih perizinan dalam penggunaan lahan menjadi masalah kunci dalam konflik penggunaan lahan.

Dipicu oleh ketidakjelasan kepemilikan lahan, akses yang tidak adil terhadap sumber daya alam dan lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih perizinan penggunaan lahan di Indonesia dalam gilirannya memperbesar potensi terjadinya konflik.

Sebagai gambaran, jumlah pengaduan konflik terkait penggunaan lahan dari masyarakat terus meningkat. Pada tahun 2010, kasus konflik lahan berjumlah 1.018 kasus dan dua tahun kemudian meningkat menjadi 1.064 kasus, seperti yang dikutip oleh Nur Kholis (Ketua Komnas HAM) pada artikel Konflik Lahan di Indonesia Meningkat, 6 September 2015).

Namun penegakan hukum semata tidak dapat menyelesaikan akar permasalahan. Diperlukan terobosan yang melibatkan proses yang bersifat reflektif, dengan cara berfikir yang lebih menyebar, tetap kontekstual dan intersubjektf dalam mengatasi konflik. Kita memerlukan tata kelola hutan yang baik yang berdasar hukum dan memiliki kapasitas untuk mengatasi konflik.

Program REDD+ UNDP Indonesia melihat kebutuhan akan hadirnya proses perdamaian sebagai suatu proses terbuka penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok yang terlibat. Mekanisme resolusi konflik dikembangkan untuk mengakselerasi penyelesaian konflik yang adil dan diterima oleh masing-masing pihak. Dua mekanisme yang dipilih adalah proses pengukuhan hutan dan taman nasional melalui proyek perintis.

Pembelajaran (Lesson Learn) Kegiatan Resolusi Konflik di lima Taman Nasional

Mekanisme resolusi konflik telah diujicobakan oleh tim gugus resolusi konflik BP-REDD+ pada untuk menyelesaikan permasalahan di lima Taman Nasional yaitu: Taman Nasional Kutai, Tesso Nilo, Kerinci Seblat, Sebangau dan Taman Nasional Kayan Mentarang. Meskipun mekanisme ini belum optimal menyelesaikan masalah yang terjadi di kelima taman nasional namun tetap ada beberapa catatan yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kegiatan-kegiatan sejenis.

  • Adanya dokumen resolusi konflik yang bersifat komprehensif dari kelima taman nasional yang terdiri dari potensi konflik dan potensi damai, kronologis/sejarah konflik, peta aktor dan relasi antar aktor serta rekomendasi dan rencana aksi resolusi konflik dari masing-masing taman nasional.
  • Mekanisme resolusi konflik yang diimplementasikan pada lima Taman Nasional telah mencapai kegiatan capacity building. Taman Nasional Kutai dan Taman Nasional Tesso Nilo, sudah dalam tahap resolusi konflik.
  • Draft peta jalan dan model kelembagaan penyelesaian konflik telah tersusun.
  • Komitmen dan kesadaran untuk menyelesaikan konflik mulai terbangun.
  • Adanya political will (kemauan politik) dari pemegang kebijakan di tingkat nasional dan lokal untuk menyelesaikan konflik.

Lebih lanjut tentang kegiatan Resolusi Konflik dapat diperoleh pada publikasi dibawah ini:

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016