Perhutanan Sosial


Prinsip penting dalam proses distribusi manfaat kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+) adalah adanya perubahan paradigma bahwa masyarakat akan menjadi subyek dari suatu program maupun kebijakan. Hal ini mengandung arti masyarakat selain berhak mendapatkan manfaat juga berkewajiban untuk ikut menjamin keberhasilan program.

Prinsip ini kemudian menjadi jiwa dalam program Perhutanan Sosial dari Proyek REDD+ UNDP Indonesia – KLHK. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Indonesia telah mentargetkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Target 12,7 hektar ini merupakan bagian perwujudan NAWACITA 7 yaitu kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan telah tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019.

Tepat sasaran adalah kata kunci dari arahan Presiden RI – Joko Widodo terkait program Perhutanan Sosial. Namun proses penerusan informasi secara parsial dan keterbatasan masyarakat mengakses informasi seringkali membuat inisiatif Pemerintah terhenti di tengah jalan atau tidak tepat sasaran.

 
"sasaran dari program perhutanan sosial adalah untuk masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dan tergantung pada pemanfaatan sumber daya hutan dan kelestarian hutan, masyarakat yang berlahan sempit atau tidak memiliki lahan serta masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan"
Presiden RI, Joko Widodo

Program REDD+ UNDP Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pengembangan dan keterbukaan akses melalui inisiatif Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan platform pelacakan areal kelola masyarakat yang terbuka dan dapat ditelusuri berupa Akses Kelola Perhutanan Sosial (AKPS).

Secara kolektif bersama dengan inisiatif lain dari para mitra, PIAPS dan AKPS memungkinkan program Perhutanan Sosial berjalan tepat sasaran dan memastikan upaya masyarakat untuk berperan aktif dalam program terjamin dengan terintegrasinya program Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan daerah.

Bagaimana Perhutanan Sosial dapat mengurangi keluaran emisi?

Masyarakat adalah penjaga hutan terbaik dan hutan tropis yang terjaga adalah penyimpan stok karbon terbaik. Namun bagaimana dapat menjaga hutan jika akses kelola tertutup bagi masyarakat.

Ada ketimpangan serius dari alokasi pemanfaatan hutan yang 97 % dinikmati oleh korporasi atau pengusaha dan hanya 3 % dikuasai oleh masyarakat. Keterbatasan ini kemudian berimbas pada buruknya tata kelola kehutanan yang pada gilirannya memperbesar potensi bencana dalam sektor kehutanan.

Kejadian kebakaran hutan dan bencana asap yang kerap berulang menyertai fenomena iklim ekstrim El Nino merupakan contoh akibat yang harus ditanggung dengan penuh keterpaksaan bersama-sama. Akibat dari kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut, Indonesia harus menerima predikat sebagai negara pengemisi karbon.

Kebakaran tidak hanya soal ekosistem namun juga soal orang yang tinggal disana. Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan perlu ditingkatkan, utamanya untuk mengembangkan penghidupan dan sumber penghasilan bagi masyarakat di sekitar hutan. Ini adalah bentuk insentif bagi upaya masyarakat untuk menjaga hutan.

Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa transaksi lahan ilegal oleh aktor-aktor tertentu dapat dan memang terjadi dalam lahan konsesi maupun lahan hutan negara. Transformasi hutan menjadi lahan perkebunan memberikan manfaat besar bagi aktor tertentu, misal calo. Hal inilah yang dicoba untuk diatasi melalui inisiatif perhutanan sosial berupa PIAPS dan AKPS.

Dengan akses pada areal kelola masyarakat yang terbuka dan dapat ditelusuri, kelestarian hutan Indonesia dapat terjaga. Dan, hutan yang lestari berkontribusi signifikan bagi upaya Indonesia memperbesar simpanan karbon dan mencapai target pengurangan emisi 29% pada 2030.


Referensi terkait:

share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016