Reformasi Hukum

Sebanyak 100 orang hakim, panitera dan panitera pembantu mengikuti Lokakarya Kebakaran Lahan Rawa Gambut dan Hutan serta Implementasi Pedoman Penomoran Perkara Lingkungan hidup di Pekanbaru pada 17 - 18 Desember 2015.

Sampai saat ini, Indonesia dengan luas tutupan hutan 98.072,7 juta hektar tetap menyisakan masalah yang tak kunjung usai (Statistik Kehutanan Indonesia 2013) Masalah yang muncul terkait dengan pelanggaran perizinan, pemberian izin, pembalakan liar, perambahan, alih fungsi lahan dan hutan, perusakan hutan dan lahan gambut, sampai pembakaran yang sampai tahun 2015 masih selalu menimbulkan dampak masif terhadap lingkungan.

Selain keterbatasan Undang-Undang Kehutanan, kegagalan dalam menegakkan hukum secara efektif dan konsisten akan makin memperbesar tingkat kerusakan hutan dan lahan gambut dalam skala yang lebih luas. Lemahnya transparansi pengawasan dalam penegakan hukum, tidak adanya database yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mengetahui sepak terjang perusahaan yang diberi izin, belum adanya realisasi kebijakan Satu Peta, juga turut andil dalam silang sengkarut permasalahan kehutanan dan lingkungan. Selain itu, tiadanya efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan juga membuat masalah ini selalu berulang.


Read More
  • Reformasi Hukum
Terdapat 3 opsi/pilihan menyelesaikan konflik di TNTN. Pertama, melakukan restorasi dan rehabilitasi di areal overlap dan ruang kosong seluas 3000 ha yang akan dijadikan model lahan rehabilitasi di Desa Lubuk Kembang Bungan dan Desa Air Hitam.
Tarik menarik antara kepentingan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat menyebabkan terjadi konflik di wilayah ini. Ada lima wilayah Hutan Harapan (di Jambi) yang diklaim milik masyarakat yang melibatkan 2020 kepala...
Mediasi konflik antara Orang Rimba dan PT. Wana Perintis. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan tiga kali pertemuan mediasi. Proses mediasi dihadiri oleh para pihak yang meliputi KLHK, Komnas HAM, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan...
Memfasilitasi proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terpadu bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal Penegakan Hukum, KLHK. Penyusunan rancangan Perpres ini melibatkan 2 tenaga ahli dari...
share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016