Resolusi Konflik

Nurbaiti adalah salah satu dari empat kelompok yang masih bisa bertumpu pada sumber penghidupan dari kawasan hutan. Sekalipun sudah tinggal di perkampungan masyarakat luar, akses kelompok ini terhadap layanan publik juga masih sangat sulit. Posisi mereka yang berada di kawasan hulu (upstream), membuat daya jangkau ke sarana layanan publik menjadi sulit. Mereka berharap negara dapat melindungi ruang hidup kelompok-kelompok ini di hutan tersisa dengan kekuatan hukum, agar lahan yang mereka miliki sekarang aman dari ancaman pembukaan hutan oleh masyarakat maupun perusahaan. Harapan ini demi masa depan anak cucu mereka.

Pembicaraan tentang REDD+ tidak dapat terpisahkan dari wacana penggunaan lahan. Dan dalam kenyataannya isu penggunaan lahan di Indonesia tidak pernah sepi dari konflik. Tumpang tindih perizinan dalam penggunaan lahan menjadi masalah kunci dalam konflik penggunaan lahan.

Dipicu oleh ketidakjelasan kepemilikan lahan, akses yang tidak adil terhadap sumber daya alam dan lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih perizinan penggunaan lahan di Indonesia dalam gilirannya memperbesar potensi terjadinya konflik.

Sebagai gambaran, jumlah pengaduan konflik terkait penggunaan lahan dari masyarakat terus meningkat. Pada tahun 2010, kasus konflik lahan berjumlah 1.018 kasus dan dua tahun kemudian meningkat menjadi 1.064 kasus, seperti yang dikutip oleh Nur Kholis (Ketua Komnas HAM) pada artikel Konflik Lahan di Indonesia Meningkat, 6 September 2015).


Read More
  • Resolusi Konflik
Terdapat 3 opsi/pilihan menyelesaikan konflik di TNTN. Pertama, melakukan restorasi dan rehabilitasi di areal overlap dan ruang kosong seluas 3000 ha yang akan dijadikan model lahan rehabilitasi di Desa Lubuk Kembang Bungan dan Desa Air Hitam.
Tarik menarik antara kepentingan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat menyebabkan terjadi konflik di wilayah ini. Ada lima wilayah Hutan Harapan (di Jambi) yang diklaim milik masyarakat yang melibatkan 2020 kepala...
Mediasi konflik antara Orang Rimba dan PT. Wana Perintis. Sampai dengan saat ini telah dilaksanakan tiga kali pertemuan mediasi. Proses mediasi dihadiri oleh para pihak yang meliputi KLHK, Komnas HAM, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan...
Pembicaraan tentang REDD+ tidak dapat terpisahkan dari wacana penggunaan lahan. Dan dalam kenyataannya isu penggunaan lahan di Indonesia tidak pernah sepi dari konflik. Tumpang tindih perizinan dalam penggunaan lahan menjadi masalah kunci dalam...
share this on: 

Fase Transisi REDD+ - United Nations Development Programme - 2016